JAKARTA, INDORAYA TODAY – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan infrastruktur digital publik dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh upaya digitalisasi. Tidak bisa lagi penyaluran bansos dilakukan tanpa melibatkan teknologi,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai rapat dengan perwakilan DEN di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (18/4/2025).
Menurut Gus Ipul, digitalisasi menjadi kunci untuk memperoleh data penerima manfaat yang akurat. Tanpa data yang valid dan sistem pendukung yang kuat, risiko kesalahan penyaluran bansos akan terus terjadi.
“Data yang kita butuhkan adalah data yang akurat. Dan untuk itu, satu-satunya jalan adalah penggunaan teknologi yang tepat,” ujarnya.
Selama ini, Kemensos menyalurkan bansos melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Namun, kedua metode ini kerap menghadapi kendala di lapangan, terutama karena kesenjangan literasi keuangan dan teknologi di kalangan penerima manfaat.
“Sebagian tidak mengambil (bantuan) karena tidak tahu cara mengaksesnya, ada juga yang sakit atau tidak paham. Untuk itu, sebagian bantuan kami salurkan lewat PT Pos yang datang langsung ke rumah,” jelas Gus Ipul.
Meski menyadari tantangan tersebut, ia menilai penggunaan teknologi tetap perlu dimulai secara bertahap. “Kita harus mulai dari masyarakat yang sudah melek teknologi. Untuk yang belum, kita tetap bantu secara manual. Intinya, kita mulai dari yang memungkinkan dulu,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha, menjelaskan bahwa konsep yang tengah disiapkan mengacu pada pendekatan digital government melalui pembangunan digital public infrastructure (DPI).
“Digitalisasi menjadi pendekatan utama karena membawa dampak efisiensi, transparansi, dan inklusivitas,” kata Tubagus.
Ia memaparkan, DPI dalam konteks program Perlinsos akan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu identitas digital penerima manfaat, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data antarinstansi.
“Kita mulai dari perbaikan data penerima manfaat lewat data exchange. Lalu ada digital ID untuk verifikasi, dan terakhir sistem pembayarannya juga harus digital,” ujar Tubagus.
Meski masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian, pemerintah menargetkan peluncuran infrastruktur digital publik ini pada Agustus 2025 dengan program Perlinsos sebagai prioritas utama.
Tinggalkan Balasan