Presiden Prabowo Sinyalkan Penarikan Kembali Aset Negara dari Swasta: “Itu Milik Rakyat!”

JAKARTA, INDORAYA TODAY — Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan akan segera mengambil langkah tegas untuk menarik kembali aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh pihak swasta.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan ratusan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5) kemarin.

Dalam pidatonya yang bernuansa tegas dan patriotik, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekayaan negara harus kembali ke tangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

“Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo disambut sorak para buruh.

Presiden juga menyebut telah berkonsultasi dengan sejumlah hakim agung untuk memastikan kekuatan konstitusional dari langkah tersebut.

“Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang, Undang-Undang Dasar kita kuat! Bumi, dan air, dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

Meski demikian, Presiden belum merinci secara spesifik aset mana saja yang akan ditarik. Namun, isu ini mengemuka di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah sengketa aset negara, termasuk kasus lahan seluas 13 hektare yang ditempati Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Sengketa lahan Hotel Sultan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara dan perusahaan swasta Indobuildco milik Pontjo Sutowo. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menyatakan bahwa HGB lahan tersebut telah habis sejak 2023, dan Kementerian Sekretariat Negara telah melayangkan somasi kepada pihak Indobuildco untuk mengosongkan area.

Langkah pengamanan aset negara juga tampak dari arahan Presiden Prabowo agar pengelolaan kawasan GBK dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan hal tersebut.

“Ya, betul, itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden,” kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/4). Arahan itu sebelumnya disampaikan Presiden saat acara Town Hall Danantara pada Senin (28/4).

Meski proses pengalihan aset ke Danantara belum terlaksana secara formal, Prasetyo menyatakan koordinasi teknis dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara tengah berlangsung. Ia meminta publik bersabar hingga semua proses selesai.

“Sampai hari ini belum ada aset yang dipindahkan karena masih dalam proses koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.