INDORAYATODAY.COM – Pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih (KMP) akan mulai beroperasi pada Oktober 2025. Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa instruksi tersebut langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang berlangsung baru-baru ini.
“Rapat terbatas kemarin, Presiden minta, di bulan Oktober itu KMP harus sudah mulai operasional, pembiayaan sudah disiapkan, fasilitas lainnya juga sudah harus siap,” ujar Ferry saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerja di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (10/5/2025).
Ferry menjelaskan bahwa sebanyak 80.000 KMP diharapkan rampung pembentukannya pada Juli 2025. Koperasi ini akan fokus pada enam kegiatan utama di tingkat desa, yaitu pembangunan kantor koperasi, simpan pinjam, apotek desa, klinik desa, gudang penyimpanan, dan pengadaan armada truk.
“Enam sektor utama ini dirancang berdasarkan permasalahan nyata di masyarakat. Salah satunya adalah aktivitas simpan pinjam, yang bertujuan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman online (pinjol) atau bank keliling,” kata Ferry.
Ferry juga menambahkan bahwa KMP akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan sebagai agen atau distributor kebutuhan pokok, seperti pupuk dan gas elpiji 3 kilogram, melalui pengelolaan gudang koperasi.
Menurut Ferry, KMP merupakan langkah konkret dari Presiden Prabowo untuk merancang sistem ekonomi nasional yang lebih berkeadilan.
“Pak Presiden sedang berpikir besar bagaimana merubah sistem ekonomi kita, sistem kita terlalu memberikan porsi yang besar pada usaha atau korporasi, jeleknya bisa jadi oligarki,” ujarnya.
Dia menilai koperasi sebagai bentuk usaha yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia, sesuai dengan yang telah digagas oleh para pendiri bangsa.
“Kita tidak boleh lupakan Badan Usaha Koperasi yang sudah dicanangkan founding father kita, koperasi merupakan hal yang paling cocok untuk bangsa kita,” tambahnya.
Ferry berharap semua pihak terkait dapat mengoptimalkan pembentukan dan pengoperasian KMP sesuai dengan arahan Presiden.
“Kita jungkir balik untuk membangun KMP, setiap dari kami diberikan kewenangan untuk memegang atau mengendalikan wilayah yang akan dibangun KMP, selain itu ada 18 kementerian yang terlibat, gubernur, wali kota, dan bupati terlibat dalam kebijakan Presiden,” tutup Ferry.
Tinggalkan Balasan