BOGOR, INDORAYA TODAY –
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmen dirinya bersama Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade untuk memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat membuka rapat koordinasi tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran, Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para asisten, inspektur, kepala perangkat daerah, direktur RSUD dan BUMD, serta jajaran camat.
Dalam kesempatan itu, Rudy menekankan pentingnya percepatan digitalisasi data aset pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Menurut Rudy, digitalisasi menjadi salah satu kunci pengelolaan sumber daya pemerintah yang lebih modern dan transparan.
“Hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melayani masyarakat Kabupaten Bogor yang jumlahnya hampir enam juta jiwa. Tentu tidak bisa disamakan dengan melayani kabupaten atau kota lain yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit,” ujar Rudy.
Selain digitalisasi, Rudy juga menyebutkan rencana evaluasi struktural melalui pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia memberikan contoh di bidang pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja). Padahal, jumlah program yang harus ditangani mencapai ribuan.
“Ini menjadi tugas kami untuk menambah jumlah pokja yang ada agar pelayanan bisa berjalan lebih optimal,” kata Rudy.
Rudy juga menekankan penguatan SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat agar dapat lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan warga. Dia meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti langkah konkret demi mengatasi beban pelayanan yang semakin besar seiring pertambahan jumlah penduduk.
“Saya berterima kasih kepada tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan KPK. Kemudian seluruh insan media yang selama ini telah membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya. Kami butuh dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, untuk menjadikan Kabupaten Bogor yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,” tutup Rudy.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi peningkatan signifikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Bogor. Saat kunjungan pertama Oktober lalu, skor MCP masih di bawah angka 80, namun kini meningkat menjadi 91 persen setelah penguatan dan pendampingan oleh KPK.
“Ini merupakan capaian yang membanggakan. Artinya, berbagai langkah perbaikan tata kelola melalui upaya pencegahan telah diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Harapan kami, capaian ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2025,” ujar Brigjen Pol Bahtiar.
Dalam kesempatan yang sama, Bahtiar menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya sekadar output. Setiap program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
“Sering kali kita terjebak pada pencapaian output semata. Padahal, yang paling penting adalah kemanfaatan langsungnya bagi masyarakat. Setiap rupiah yang digunakan harus berdampak positif dan terukur,” tegasnya.
Dia berharap dengan penguatan pengawasan dan komitmen dari jajaran pemerintah daerah, tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor dapat berjalan bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Tinggalkan Balasan