DEPOK, INDORAYA TODAY – Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme Kota Depok akan membuka jalur pengaduan khusus atau hotline yang siap menerima laporan langsung dari masyarakat. Langkah ini diambil untuk mempercepat penindakan dan pemberantasan praktik premanisme di wilayah Kota Depok.
Hal ini diungkapkan Kompol Bambang Prakoso, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok, usai menghadiri rapat koordinasi lanjutan implementasi pembentukan Satgas yang digelar di Aula Gedung Perpustakaan Kota Depok, Kamis (22/05/2025).
“Kami berbicara bersama seluruh komponen Satgas, kita menyamakan persepsi, menyamakan visi, bagaimana cara-cara kita melakukan tugas yang diamanahkan oleh Satgas Pemberantasan Premanisme di Kota Depok,” kata Bambang, dilansir dari situs resmi Pemkot Depok.
Dia menjelaskan, pembentukan jalur pengaduan ini merupakan salah satu upaya penting untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam memberantas premanisme. Warga diharapkan bisa melapor langsung ketika mengetahui atau mengalami tindakan premanisme secara nyata.
“Dengan adanya jalur pengaduan ini, kami ingin mempermudah masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait praktik-praktik premanisme. Ini penting agar kami bisa bergerak cepat dan tepat sasaran,” tambah Bambang.
Selain membuka hotline, Satgas juga menjalankan berbagai kegiatan strategis seperti pembinaan, pemeriksaan di tempat umum, hingga razia. Jika ditemukan tindakan yang melanggar hukum, Satgas akan langsung menindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Secara umum, kegiatan yang akan dilaksanakan dikategorikan menjadi pembinaan, kemudian pemeriksaan di tempat umum atau razia, dan penindakan hukum jika ditemukan perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana,” jelasnya.
Untuk mendukung upaya itu, Pemerintah Kota Depok juga memfasilitasi layanan rehabilitasi bagi pelaku premanisme yang didukung oleh berbagai perangkat daerah dan lembaga terkait. Diharapkan langkah ini mampu menangani masalah premanisme secara tuntas dan mencegah timbulnya masalah sosial yang lebih besar.
“Untuk rehabilitasinya didukung oleh berbagai PD dan instansi atau lembaga yang ada di Kota Depok. Mudah-mudahan premanisme ini bisa kita tangani sebelum menjadi akar masalah yang lebih besar,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan