INDORAYATODAY.COM – Sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung kemerdekaan Palestina menuai dukungan dari kalangan akademisi.
Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menilai langkah Presiden Prabowo bukan sekadar retorika politik, melainkan strategi nyata yang memperkuat posisi Indonesia di panggung diplomasi global.
“Israel sangat ingin membuka hubungan dengan Indonesia. Presiden Prabowo memanfaatkan posisi strategis ini untuk menekan Israel agar memberikan hak kemerdekaan bagi Palestina,” ujar Hikmahanto dalam program Beritasatu Utama yang dipantau dari kanal YouTube Beritasatu, Jumat (30/5).
Di tengah tren normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara mayoritas Muslim, termasuk negara-negara Arab, Indonesia tetap memegang prinsip bahwa pengakuan terhadap Israel hanya akan diberikan jika Palestina terlebih dahulu merdeka.
Hikmahanto menekankan bahwa sikap Presiden Prabowo merupakan bentuk strategi diplomasi berbasis konstitusi, bukan kompromi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Ini bukan tentang Yahudi, Islam, atau Kristen. Ini menyangkut pengambilalihan tanah secara ilegal oleh Israel,” tegasnya, seraya menolak narasi konflik agama dalam isu Palestina-Israel.
Ia menambahkan, masyarakat dari tiga agama besar justru hidup berdampingan di wilayah konflik tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian harus diarahkan pada aspek hukum dan hak asasi manusia, bukan sentimen agama.
Sikap Presiden Prabowo dinilai sejalan dengan gelombang baru pengakuan internasional terhadap negara Palestina. Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia baru-baru ini secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan, Prancis dan Inggris disebut-sebut akan segera mengikuti langkah serupa.
“Kalau Belanda saja butuh waktu lama untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, maka Israel pun harus melakukan hal yang sama terhadap Palestina,” ucap Hikmahanto, membandingkan perjuangan diplomatik Indonesia di masa lalu dengan kondisi yang kini dihadapi Palestina.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kelompok Hamas kini telah menunjukkan kesediaannya untuk menerima solusi dua negara (two-state solution), yang sebelumnya menjadi ganjalan utama dalam proses perdamaian.
Karena itu, menurutnya, tidak semestinya masyarakat Indonesia bersikap lebih keras daripada para pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Sikap rasional dan berbasis hukum internasional, kata Hikmahanto, adalah kunci agar Indonesia tetap relevan dalam percaturan diplomatik global.[]
Tinggalkan Balasan