DEPOK, INDORAYA TODAY – Dua anggota DPRD dari Partai Gerindra, yakni Pradi Supriatna sebagai Ketua DPC Gerindra Depok sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Hamzah, Sekretaris DPC Gerindra Depok sekaligus anggota DPRD Kota Depok, menegaskan dukungannya terhadap sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi di Kota Depok.
Pradi Supriatna menilai kebijakan yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat merupakan terobosan penting. Menurutnya, siswa dari keluarga kurang mampu tidak harus terpaku pada sekolah negeri, melainkan bisa mendapatkan kesempatan di sekolah lain yang nantinya mendapat subsidi atau dukungan pemerintah provinsi.
“Kalau saya melihatnya proporsional antara jumlah kelas dan isi dalam kelas itu. Ini sebuah terobosan untuk siswa-siswa tidak mampu agar bisa mendapatkan pendidikan tanpa harus terbebani sekolah negeri,” ujar Pradi saat ditemui di Gedung Balai Rakyat, Sukmajaya, Sabtu (31/5/2025).
Pradi juga menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan penerimaan siswa baru agar berjalan sesuai aturan dan profesional.
“Semua pihak harus mengawal, bukan hanya pemerintah saja. Kami dari DPRD juga akan mengawasi perjalanan pelaksanaan ini,” kata Pradi.
Sementara itu, Hamzah menambahkan bahwa sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah, Dinas Pendidikan, DPRD, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menjamin proses SPMB bebas dari praktik titipan atau intervensi.
“Ini adalah janji kampanye Pak Wali dan Pak Wakil, jadi kami dari partai koalisi mendukung penuh,” ujarnya.
Hamzah juga mengingatkan masyarakat agar aktif melaporkan jika ada siswa kurang mampu yang seharusnya berhak masuk zonasi tetapi tidak diterima. “Pak Wali telah membentuk tim pengawasan penerimaan siswa baru yang akan menjadi skala prioritas untuk memantau dan mencari solusi terbaik,” tambah Hamzah.
Keduanya pun sepakat bahwa pemerintah harus hadir memfasilitasi akses pendidikan bagi seluruh anak, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. “Pak Gubernur pun menyatakan, seluruh anak di Jawa Barat harus bisa bersekolah dengan biaya yang dibiayai negara. Ini regulasi yang sedang disusun dan kami dukung penuh di DPRD Provinsi,” terang Hamzah.
Terkait jumlah SMP negeri yang terbatas di Depok, Hamzah menjelaskan bahwa pemerintah kota telah menerapkan sistem zonasi dengan strategi khusus agar anak-anak dari wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri tetap mendapatkan kesempatan sekolah.
“Ada skema pembagian zonasi, misalnya di kelurahan yang tidak ada sekolah negeri, anak-anak kurang mampu tetap bisa diterima di sekolah yang tersedia dengan dukungan pemerintah,” ujarnya.
Pradi dan Hamzah menegaskan, penerimaan siswa baru ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan layak bagi anak-anak sebagai penerus bangsa. Mereka berharap program ini berjalan lancar dan membawa manfaat luas bagi masyarakat Depok.
Tinggalkan Balasan