BANDUNG, INDORAYA TODAY – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Hal tersebut disampaikan Dedie usai mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/6/2025).
Dedie mengatakan, Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor telah menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Langkah ini, menurutnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat.
“Kami bersama DPRD Kota Bogor, diminta berkomitmen oleh Gubernur Jawa Barat untuk terus menindaklanjuti komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Dedie.
Dedie menjelaskan, komitmen tersebut menjadi bukti keseriusan seluruh unsur pemerintahan di daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut, pencegahan korupsi harus dimulai dari proses yang paling awal.
“Pencegahan korupsi ini dimulai dari perencanaan sistem yang baik dan penganggaran yang baik. Kalau semua aspek itu terpenuhi tentu kita bisa mengurangi potensi korupsi,” kata dia.
Dedie juga menyebut, kesepakatan antikorupsi ini menjadi momentum penting yang harus dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan daerah.
“Ini adalah momentum bersama, bahwa kita semua menandatangani kesepahaman untuk mencegah dan memberantas korupsi,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Hadir pula perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.
Tinggalkan Balasan