Prabowo Targetkan Permasalahan Sampah Nasional Tuntas Tahun 2029

INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian permasalahan sampah di Indonesia rampung pada tahun 2029.

Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6), yang dihadiri sejumlah menteri terkait.

“Bapak sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau, 2029 mestinya sampah selesai,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq usai rapat.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.

Dalam pertemuan itu, dibahas strategi percepatan pengelolaan sampah nasional melalui pembangunan fasilitas TPS-3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), TPS-T (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), serta pengolahan sampah menjadi energi seperti waste to energy dan RDF (Refuse Derived Fuel).

Hanif menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri, mengingat pengelolaan sampah merupakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

“Sehingga nanti kami dengan Pak Mendagri akan bersama-sama, sesuai arahan Bapak Presiden, nge-lead untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut,” ujar Hanif.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan segera mengundang para kepala daerah untuk membahas implementasi mekanisme waste to energy pekan depan.

“Untuk mekanisme hulu tetap kita dorong yang melibatkan masyarakat sejak awal dalam rangka reduce, recycle, reuse,” kata Tito.

Dari sektor investasi, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan komitmen untuk menanamkan modal pada proyek pengolahan sampah menjadi energi, sembari mengajak keterlibatan swasta.

“Dari segi return, dari segi yield dan itu juga tetap kita ikuti,” ujar Rosan.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mengatasi persoalan sampah secara menyeluruh dalam lima tahun ke depan, dengan pendekatan multi-sektor dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha.[]