INDORAYATODAY.COM – Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung menyelesaikan polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang semakin memicu ketegangan politik antarwilayah.
Empat pulau yang menjadi sumber sengketa tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.
“Kita berharap kepada Presiden Prabowo agar masalah keempat pulau yang telah memantik terjadinya dinamika politik tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Anwar Abbas, dikutip dari Antara, Senin (16/6).
Menurut Anwar, keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan keempat pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara telah menimbulkan ketersinggungan di kalangan masyarakat dan Pemerintah Aceh. Ia menekankan bahwa secara historis dan administratif, banyak pihak meyakini pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.
Ia juga mengutip pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang turut mengakui klaim masyarakat Aceh atas keempat pulau tersebut.
Anwar memperingatkan bahwa kegagalan dalam menangani konflik ini berpotensi memicu disintegrasi bangsa.
“Sebab kalau kita gagal menangani masalah ini, maka tidak mustahil akan menimbulkan disintegrasi bangsa, dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami konflik bersenjata panjang antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang baru berakhir setelah Perjanjian Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
“Perjanjian Helsinki adalah tonggak penting bagi perdamaian di Aceh. Karena itu, setiap langkah kebijakan yang menyangkut Aceh harus diambil secara bijak dan adil demi menjaga keutuhan bangsa,” tutup Anwar Abbas.[]
Tinggalkan Balasan