INDORAYATODAY.COM – Rencana Wali Kota Depok, H. Supian Suri, untuk membuka sekolah swasta gratis bagi siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri mendapat dukungan penuh dari lima fraksi di DPRD Kota Depok.
Ketua Fraksi Gerindra, H. Edi Masturo, menyebut langkah ini sebagai solusi konkret bagi keluarga miskin. Ia menilai, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat banyak anak tidak bisa bersekolah, padahal sekolah negeri menjadi pilihan karena bebas biaya.
“Pak Wali sudah merancang sekolah swasta gratis untuk siswa miskin. Kami sangat mendukung karena ini menjawab kebutuhan warga yang kesulitan menyekolahkan anaknya,” ujar Edi, Rabu (18/6).
Hal senada disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hendrik Tangke Allo. Ia menilai program ini sebagai terobosan yang membedakan pemerintahan saat ini dengan sebelumnya.
“Ini program yang transparan dan terbuka. Kami akan mengawal kebijakan ini agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Hendrik.
Dukungan juga datang dari Fraksi Amanat Persatuan Solidaritas Nasional (APSN). Ketua fraksi, Mazhab HM, yang juga Ketua DPC PPP Depok, menyebut rencana ini sebagai bentuk keberpihakan pada warga tidak mampu.
“Masih banyak orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri karena gratis. Kini hadir sekolah swasta gratis sebagai oase baru,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat pun menyambut positif. Ketua Fraksi, Hj Endah Winarti, menilai sekolah rintisan swasta gratis dapat meredam polemik tahunan soal PPDB dan menjadi solusi bagi siswa yang tersisih dari sekolah negeri.
“Ini bentuk nyata keberpihakan Pemkot terhadap masyarakat kurang mampu,” jelasnya.
Fraksi APSN juga menyatakan dukungan, seperti disampaikan Anggota DPRD Samsul Ma’arif dan Igun Sumarno. Mereka memandang kebijakan ini sebagai langkah cerdas untuk mengurai masalah klasik PPDB dan pemerataan pendidikan.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Babai Suhaimi mendukung penuh gagasan tersebut namun mengingatkan agar dilakukan kajian mendalam demi efektivitas dan ketepatan sasaran.
“Sekolah gratis ini minimal harus ada di setiap kelurahan dan dipastikan memiliki mutu yang baik, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pendidik,” kata Babai. Ia juga menekankan pentingnya payung hukum yang jelas agar program berjalan lancar.
Kelima fraksi menyatakan siap mengawal dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok demi suksesnya pelaksanaan sekolah swasta gratis sebagai solusi alternatif pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga, terutama yang kurang mampu.[]
Tinggalkan Balasan