INDORAYATODAY.COM – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan para menteri di Kabinet Merah Putih agar lebih berhati-hati dan melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan sebuah kebijakan. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak matang justru dapat menambah beban bagi Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025), menanggapi sejumlah polemik kebijakan kementerian yang akhirnya harus diambil alih langsung oleh Presiden.
Salah satu yang disorot adalah persoalan sengketa empat pulau di Aceh yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai bagian dari Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Sebaiknya pembantu-pembantu Presiden memberikan kajian yang lebih komprehensif, sehingga persoalan tidak harus sampai ke Presiden. Itu seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian,” ujar Muzani.
Ia juga menyarankan agar Presiden difokuskan untuk menangani persoalan yang lebih strategis dan menyangkut kepentingan nasional jangka panjang.
Selain soal polemik pulau di Aceh, Muzani juga menyoroti isu jual beli pulau di Kepulauan Anambas. Ia meminta agar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera mengambil langkah tegas dan cepat.
“Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bergerak cepat agar pulau-pulau kita tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Muzani turut menekankan pentingnya pengawasan terhadap wilayah-wilayah terluar Indonesia, seperti Pulau Enggano yang letaknya terisolasi. Menurutnya, pulau-pulau perbatasan perlu dibangun sebagai simbol sekaligus benteng pertahanan negara.
“Pulau-pulau terluar seharusnya dibangun sebagai pagar batas negara. Ini penting agar tumbuh rasa kebanggaan terhadap Indonesia dan NKRI,” pungkasnya.[]
Tinggalkan Balasan