INDORAYATODAY.COM  – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan bahwa uji publik untuk proyek penulisan ulang buku sejarah nasional akan dimulai pada 20 Juli 2025.

Uji publik ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan digelar di sejumlah perguruan tinggi.

“Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak,” kata Fadli saat ditemui di sela forum global di Beijing, Tiongkok, Jumat (11/7).

Fadli menjelaskan, uji publik ini akan berbentuk seminar dan diskusi, memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan argumentasi terkait draf buku sejarah.

Menurutnya, selama ini kritik yang muncul di media sosial seringkali didasari asumsi. Oleh karena itu, uji publik diharapkan dapat menjadi forum untuk memaparkan rancangan penulisan sejarah secara transparan.

Proyek penulisan ulang buku sejarah ini dikerjakan oleh para sejarawan dengan keahlian masing-masing. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertindak sebagai supervisor untuk seluruh proses.

“DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya built-in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi,” ujar politikus Gerindra itu.

Proyek penulisan ulang buku sejarah ini sebelumnya telah menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Sejumlah anggota Komisi X DPR, termasuk dari Fraksi PKB dan PDIP, sempat meminta proyek ini ditunda.

BACA JUGA:  Menbud Fadli Zon Dorong Revisi Tiga UU dan RUU Baru Permuseuman