DEPOK, INDORAYA TODAY – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras Pemerintah Kota Depok dalam menyusun rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, proses penyusunan anggaran berjalan secara terukur dan akuntabel, serta fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Aditya Wiradi Putra, menyampaikan pandangan umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (12/8/2025). Ia menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan cerminan kebijakan strategis dalam mempercepat pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Aditya menjelaskan, terdapat penyesuaian di tiga komponen utama APBD, yakni pendapatan daerah yang naik sekitar 5 persen menjadi Rp4,55 triliun, belanja daerah meningkat 2 persen menjadi Rp4,64 triliun, serta pembiayaan daerah yang diatur untuk mendukung kesinambungan fiskal.
“Pendapatan Asli Daerah yang tumbuh di sektor pajak serta transfer dana yang meningkat menjadi tanda optimisme kami dalam membiayai program prioritas,” ujar Aditya. Namun, pihaknya juga menyoroti turunnya pendapatan retribusi daerah sekitar 9 persen yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah.
Dalam belanja daerah, kenaikan belanja modal hampir 11 persen menjadi prioritas untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Sementara belanja operasi mengalami penyesuaian kecil sebagai upaya efisiensi.
Fraksi Demokrat menegaskan dukungan penuh pada strategi intensifikasi pajak yang ramah dan digitalisasi pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan tanpa membebani masyarakat. Selain itu, penyaluran bantuan sosial dan hibah diharapkan tepat sasaran dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok rentan secara maksimal.
“Kami juga mengapresiasi pengurangan belanja operasional yang tidak produktif dan mendorong evaluasi anggaran berdasarkan hasil nyata, bukan hanya serapan,” tambah Aditya.
Lebih jauh, Fraksi Demokrat menilai perubahan APBD telah selaras dengan visi “Depok Maju, Berbudaya, dan Sejahtera,” serta komitmen untuk mengawal implementasi kebijakan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Depok ini menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk memastikan anggaran yang disusun mampu menjawab kebutuhan warga dan mendukung kemajuan Kota Depok secara berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan