INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan program pengelolaan energi berbasis sampah atau waste to energy.
Dalam rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Senin (25/8), Presiden mengarahkan agar proses perizinan yang semula dijadwalkan enam bulan dipersingkat menjadi tiga bulan.
Percepatan ini bertujuan agar target penyelesaian proyek dalam 18 bulan bisa tercapai. Selain membahas isu waste to energy, rapat terbatas (ratas) tersebut juga menyinggung perkembangan program koperasi desa yang sudah mulai berjalan serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan target 1,3 juta ton.
Dalam sektor energi, Presiden juga mendorong percepatan program listrik desa untuk 5.700 desa dan 4.400 dusun. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan setidaknya 30 kota besar prioritas untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Setiap kota besar ini diperkirakan dapat menghasilkan listrik sekitar 20 MW.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa harga pokok produksi (HPP) listrik di beberapa daerah dari pembangkit berbahan bakar diesel saat ini masih relatif tinggi, yakni lebih dari US$ 30 sen per kWh.
“Sementara, berdasarkan rancangan Perpres yang baru, harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) diperkirakan sekitar US$ 13 sen per kWh,” kata Yuliot.
“Justru yang untuk mengolah sampah ini sesuai dengan rancangan Perpres. Sesuai juga dengan Perpres 35 2018 ini implementasinya juga sama,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan