INDORAYATODAY.COM – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Penegasan ini diiringi dengan perintah pengawasan ketat terhadap standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan.
“Program yang baik dan strategis ini, jangan sampai rusak hanya karena masalah teknis atau SOP yang tidak maksimal,” ujar Jenal usai rapat koordinasi Tim Percepatan MBG di Gedung Balai Kota Bogor, Kamis (25/9/2025).
Menurut Jenal, jika SOP dijalankan dengan benar dan prosedur tetap dipatuhi, program MBG dipastikan dapat berjalan dengan baik.
Saat ini, Kota Bogor memiliki 32 dapur MBG yang masing-masing melayani sekitar 3.000 siswa. Jenal menekankan bahwa seluruh dapur wajib mematuhi SOP distribusi, termasuk ketentuan waktu pengiriman maksimal 30 menit untuk mencegah makanan basi.
“Kalau lebih dari 30 menit bisa berpotensi basi. Itu harus dijaga betul. Saya ingin izin Pak Wali untuk turun langsung memantau ke dapur, mengecek apakah SOP benar-benar dijalankan atau tidak,” tegasnya.
Jenal juga menyoroti adanya laporan warga terkait menu MBG yang dianggap tidak representatif. Ia memastikan setiap laporan yang masuk akan diverifikasi langsung ke sekolah maupun guru penerima manfaat.
Hal ini menjadi perhatian serius menyusul sejumlah insiden yang sempat terjadi. Di Kota Bogor, insiden keracunan massal pernah menimpa lebih dari seratus siswa dan guru di Bosowa Bina Insani pada 6 Mei 2025. Selain itu, ditemukan sayur berulat di SMAN 7 Bogor (28 Agustus 2025), dan terbaru, menu ayam suir di SMPN 7 Bogor diduga basi saat disajikan (25 September 2025).
“Ketika ada laporan dari warga, saya tidak serta-merta percaya. Kami cek ke sekolahnya, ke guru, dan ternyata memang ada menu yang tidak sesuai. Kalau SOP dijalankan, seharusnya hal itu tidak terjadi. Maka perbaikan SOP menjadi penting agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” jelas Jenal.
Tinggalkan Balasan