Studi Tiru ke Ditjen Pajak, Imigrasi Perkuat Tata Kelola Kepatuhan Internal

JAKARTA, INDORAYA TODAY – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melalui Direktorat Kepatuhan Internal menggelar studi tiru ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (1/10/2025). Langkah ini ditempuh untuk memperkuat tata kelola kepatuhan sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur.

Delegasi Ditjen Imigrasi dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pengendalian, Fahrul Novry Azman, bersama jajaran pejabat serta tim teknis. Rombongan diterima langsung oleh jajaran Direktorat Kepatuhan Internal DJP yang dipimpin Kepala Subdirektorat Kepatuhan Internal, Sri Hartiwi.

Dalam pertemuan tersebut, Ditjen Pajak berbagi pengalaman mengenai penerapan kode etik dan sistem pengawasan internal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penerapan PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai DJP, pembentukan Majelis Kode Etik, hingga penerapan model pengawasan Three Lines of Defense.

DJP juga memaparkan metode pengawasan kepatuhan yang dilakukan secara rutin, mulai dari survei, observasi, inspeksi mendadak, hingga pemantauan aktivitas pegawai di media sosial. Menurut DJP, kepatuhan internal bukan hanya soal regulasi, tetapi juga manajemen risiko, sistem teknologi informasi, serta pembinaan sumber daya manusia.

Fahrul Novry Azman menilai praktik yang diterapkan DJP dapat menjadi inspirasi penting bagi Imigrasi. “Kami belajar langsung bagaimana DJP membangun mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik yang tegas namun tetap berorientasi pada pembinaan. Praktik baik ini sangat relevan untuk memperkuat integritas dan profesionalisme pegawai Imigrasi ke depan,” ujar Fahrul.

Ia menambahkan, Ditjen Imigrasi akan menyesuaikan praktik tersebut dengan kebutuhan organisasi agar sistem kepatuhan internal dapat berjalan lebih komprehensif dan adaptif terhadap tantangan yang ada.

Kegiatan studi tiru ini ditutup dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama sebagai simbol sinergi antar-instansi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.