DEPOK, INDORAYA TODAY – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan pentingnya reses sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya masing-masing. Menurut Hamzah, seluruh 50 anggota DPRD Depok tengah melaksanakan reses mulai 1 hingga 6 Oktober 2025.
“Apapun jenis aspirasinya, baik pembangunan fisik maupun non-fisik, harus disampaikan dalam reses,” ujar Hamzah saat kegiatan reses masa sidang III Tahun 2025 di Jalan I RT 07, RW 08, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jumat (3/10/2025).
Hamzah menjelaskan mekanisme penyampaian aspirasi agar bisa ditindaklanjuti. Dia meminta peran aktif RT, RW, LPM, dan lurah untuk membantu masyarakat menyusun proposal. “Kalau hanya menyampaikan jalan rusak, drainase belum ada, rumah tidak layak huni, atau posyandu belum lengkap, itu belum tentu diakomodir oleh pemerintah kota. Semua harus melalui proposal,” kata dia.
Dalam paparannya, Hamzah menekankan agar aspirasi yang sudah dia tampung tidak diajukan lagi ke anggota dewan lain atau melalui dana RW. “Kalau sudah diusulkan ke saya dan tidak terakomodir melalui dana RW atau dewan lain, aspirasi itu bisa masuk ke pokok-pokok pikiran anggota Dewan,” jelasnya.
Contohnya, lanjut Hamzah, jika pembangunan di lingkungan RT 7 sudah dibahas saat reses, pihaknya memastikan pembangunan jalan, drainase, atau fasilitas lain yang sesuai hasil rembuk RT dan RW bisa terwujud. “Tapi jangan dobel, cukup satu jalur pengajuan agar lebih efektif,” katanya.
Ketua Komisi B itu menambahkan, melalui sistem ini, aspirasi warga bisa tersalur secara jelas dan terencana. Dengan demikian, setiap keluhan atau usulan masyarakat memiliki jalur resmi untuk mendapatkan perhatian pemerintah kota.
Kegiatan reses ini menjadi momen penting bagi DPRD Depok untuk mendengar langsung kebutuhan warga dan memastikan perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Hamzah menegaskan komitmennya untuk menampung setiap aspirasi yang masuk dari daerah pemilihannya.
Tinggalkan Balasan