INDORAYATODAY.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menaikkan plafon Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa dari yang semula Rp 1 miliar menjadi Rp 1,5 miliar per desa per tahun.
Langkah ini ditempuh sebagai upaya akselerasi pembangunan desa secara menyeluruh di Kabupaten Bogor.
Rencana kenaikan anggaran ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan yang saat ini tengah memasuki tahap finalisasi.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa penyusunan regulasi ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan langsung perwakilan dari 40 Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Kabupaten Bogor.
“Kita ingin Perbup ini benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan. Masukan dari kepala desa dan jajaran Apdesi sangat penting, agar tidak ada aturan yang justru melampaui kewenangan atau bertentangan dengan regulasi di atasnya,” ujar Rudy di Cibinong, Jumat (3/10/2025).
Rudy menambahkan, BKK desa yang baru ini tidak hanya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur semata. Anggaran tersebut juga akan memberikan ruang yang lebih besar bagi program non-infrastruktur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat desa.
Program non-infrastruktur yang didorong antara lain meliputi minimal satu desa satu sarjana setiap tahun, pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM, serta dukungan untuk kegiatan sosial dan keagamaan di tingkat desa.
Bupati Rudy menegaskan, pembangunan desa adalah kunci percepatan pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan.
“Kalau kita ingin percepatan pembangunan, maka kuncinya ada pada pemerintah desa. Dukungan dari mereka sangat penting agar pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, memberikan apresiasi atas langkah Bupati Rudy yang melibatkan langsung para kepala desa dalam perumusan arah anggaran 2026.
“Saya sudah dua periode jadi kepala desa, baru kali ini anggaran desa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa,” kata Abdul Azis.
Dia menyebut langkah ini sebagai terobosan penting dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif.
Tinggalkan Balasan