INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto memberikan penegasan mengenai pentingnya data yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi utama perumusan seluruh kebijakan pemerintah.
Pesan strategis ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan salam dan apresiasi Presiden Prabowo kepada seluruh Kepala BPS dan Dinas Sosial di daerah. “Presiden menitipkan salam hormat dan terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu semua,” kata Teddy dalam sambutannya di acara Rakornas DTSEN Kemensos, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Teddy menegaskan, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh data yang valid dan terukur. “Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data,” ucapnya lugas.
Teddy menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah tengah berupaya menyatukan seluruh data sosial dan ekonomi dalam wadah DTSEN. Data ini dikumpulkan di Badan Pusat Statistik (BPS) dan dijadikan rujukan utama bagi setiap kementerian dan lembaga.
Menurutnya, DTSEN berfungsi sebagai acuan bersama untuk menyalurkan bantuan sosial serta menjalankan berbagai kebijakan strategis nasional lainnya. “Untuk pertama kalinya, seluruh data dikumpulkan jadi satu dan jadi referensi bersama,” ujar Teddy.
Oleh karena itu, Teddy mengajak perwakilan daerah untuk berdialog langsung guna menyerap aspirasi di lapangan. Ia menekankan bahwa komunikasi dua arah sangat penting agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Dukungan Kemensos dan BPS
Di tempat yang sama, Menteri Sosial (Mensos), Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan bahwa kehadiran Seskab dalam rakornas tersebut semakin memperkuat arah kebijakan DTSEN. “Pak Teddy mempertajam pertemuan ini dan memberi pandangan konkret bagi tindak lanjut daerah,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara BPS dan Kemensos. Amalia menekankan bahwa integrasi data sosial ekonomi merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Data yang akurat dan terintegrasi akan memastikan kebijakan lebih konvergen, efektif, dan tepat sasaran. Keadilan sosial hanya dapat terwujud melalui kebijakan berbasis data,” tutup Amalia.
Tinggalkan Balasan