DEPOK, INDORAYA TODAY – Rencana pembangunan Flyover Margonda di Kota Depok dipastikan melenggang tanpa hambatan politik. Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah mencapai kesepakatan final dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, yang di dalamnya termasuk alokasi untuk proyek infrastruktur tersebut.

Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Indriany, usai rapat finalisasi hasil pembahasan RAPBD TA 2026 di Kantor DPRD Kota Depok, Jumat (21/11/2025).

“Ya, sesuai yang sudah direncanakan. Semua berjalan dengan aman dan lancar. RAPBD kita terkait dengan flyover dan lain sebagainya siap dilaksanakan,” ujar Yuni Indriany.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai persetujuan seluruh fraksi terhadap RAPBD 2026 dan pembangunan Flyover Margonda, Yuni menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan pandangan.

“Semua sudah setuju. Karena sudah sesuai dengan tata caranya, persyaratannya, dan undang-undangnya dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin kita gak berani. Apalagi ini menyangkut tempo pembiayaan pinjaman daerah,” imbuhnya.

Senada dengan Yuni, Ketua Komisi B DPRD Depok, Hamzah, menambahkan bahwa meskipun proses pembahasan sempat alot, kesepakatan akhir berhasil dicapai.

“Intinya hari ini memang pembahasan agak alot dikit. Tapi, Alhamdulillah sudah disepakati oleh seluruh pimpinan, Fraksi dan Badan Anggaran,” kata Hamzah.

Dia memastikan bahwa janji-janji Wali Kota Depok, khususnya pembangunan Flyover Margonda, akan segera direalisasikan.

“Janji Wali Kota Insya Allah kita laksanakan, yang terutama kita doakan semoga Flyover Margonda ini kita sepakati semua. Pasti akan dilaksanakan tahun 2026. Berarti proses administrasinya tetap akan berjalan,” jelasnya.

Hamzah kembali menekankan bahwa proyek Flyover Margonda kini sudah mendapatkan lampu hijau penuh dari lembaga legislatif.

BACA JUGA:  CFD Depok Ditiadakan 17 Agustus, Ini Penjelasan Lengkap Pemkot

“Fly Over Margonda sudah sepakat semua, termasuk semua Fraksi yang ada di DPRD,” pungkasnya.

Dengan persetujuan ini, proses administrasi dan pembiayaan pinjaman daerah untuk proyek strategis tersebut diharapkan dapat berjalan lancar untuk memulai konstruksi pada tahun 2026.