DEPOK, INDORAYA TODAY – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memacu percepatan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dari Bank BJB dan perluasan berbagai kanal pembayaran digital, termasuk QRIS.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, menyatakan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, digitalisasi adalah fondasi untuk membangun sistem keuangan yang berkarakteristik cepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar opsi, tetapi kebutuhan dalam tata kelola keuangan,” ujar Mangnguluang dalam acara High Level Meeting dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Depok, di Cimanggis, dikutip dari situs resmi Pemkot Depok, Selasa (25/11/2025).
Ia mencontohkan, salah satu instrumen penting yang didorong adalah KKI Segmen Pemerintah. Penggunaan kartu kredit ini, kata dia, dapat memastikan transaksi pemerintah dapat dilakukan lebih cepat, aman, dan akuntabel.
Selain KKI, Sekda yang akrab disapa Agung ini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan kanal pembayaran digital secara masif. Kanal-kanal tersebut mencakup QRIS, virtual account, e-commerce, uang elektronik, hingga mesin Electronic Data Capture (EDC).
Penggunaan kanal pembayaran digital ini dinilai Pemkot Depok mampu meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir risiko penipuan. Hal ini juga bertujuan mempermudah transaksi bagi pemerintah dan masyarakat.
“Pemanfaatan kanal pembayaran digital sangat penting untuk mendukung efisiensi serta menghadirkan kemudahan bagi seluruh pihak,” tegas Ketua Harian TP2DD Kota Depok tersebut.
Lebih lanjut, Agung menekankan bahwa implementasi digitalisasi keuangan daerah ini membutuhkan sinergi kuat. Kolaborasi yang dimaksud melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Satgas P2DD, perbankan, dan regulator terkait.
Pertemuan tersebut diharapkan melahirkan kebijakan strategis dan langkah percepatan yang konsisten di seluruh perangkat daerah. Tujuannya adalah menjaga ritme digitalisasi dan mendukung target pembangunan daerah, yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Tinggalkan Balasan