INDORAYATODAY.COM, BOGOR – Penceramah kondang Gus Miftah menyampaikan pesan keagamaan sekaligus kritik sosial kepada para pemimpin daerah agar tidak membuat kebijakan yang menyulitkan masyarakat. Pesan tersebut disampaikannya dalam doa bersama akhir tahun di Kabupaten Bogor, di tengah isu efisiensi anggaran dan beban hidup warga.
Dalam tausiyahnya di Masjid Nurul Wathon, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (26/12/2025), Gus Miftah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh jabatan, kekayaan, maupun simbol duniawi lainnya.
“Orang masuk surga itu berdasarkan amalnya, bukan karena perutnya,” ujar Gus Miftah di hadapan Bupati Bogor dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia secara khusus mengingatkan para pejabat publik agar tidak menambah beban masyarakat melalui kebijakan yang tidak berpihak. Menurutnya, jika pemerintah belum mampu membuat rakyat bahagia, setidaknya jangan menciptakan aturan yang justru menyulitkan kehidupan warga.
“Kalau tidak bisa membuat senang, minimal jangan membuat susah. Bagi saya, bapak ibu senang itu hukumnya wajib, susah itu hukumnya haram,” tegasnya.
Selain menyoroti peran pemerintah, Gus Miftah juga menekankan pentingnya menjaga kebahagiaan sebagai bagian dari ajaran agama yang kerap terabaikan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak larut dalam ketakutan dan kesedihan yang berlarut-larut.
“Jangan takut, jangan sedih. Merasa bahagia itu hukumnya wajib,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lisan dan tidak mudah membuka aib orang lain. Menurut Gus Miftah, setiap manusia memiliki kekurangan, dan membicarakan kesalahan orang lain hanya akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri.
“Kalau kita tidak mau aib kita dibuka, jangan membuka aib orang lain,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan publik, Gus Miftah menyinggung isu efisiensi anggaran yang belakangan menjadi perhatian di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak identik dengan pemotongan anggaran, melainkan pengalihan belanja ke program yang lebih prioritas dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi itu bukan pengurangan, tapi relokasi anggaran untuk program yang lebih penting. Mindset ini harus diluruskan agar tidak disalahpahami masyarakat,” jelasnya.
Menutup tausiyahnya, Gus Miftah mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap penderitaan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa jeritan kaum miskin harus menjadi perhatian utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Jangan sampai suara azan terdengar keras dari pengeras suara yang mahal, tetapi tidak mampu menembus telinga kita sendiri atas jeritan orang miskin yang kelaparan,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan publik tidak hanya soal angka dan efisiensi, tetapi juga tentang kepekaan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat yang paling rentan. ***
Tinggalkan Balasan