INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali menguat setelah Partai Golkar mengusulkan perubahan sistem tersebut. Partai Gerindra menyatakan sejalan dengan usulan itu, dengan alasan mahalnya ongkos politik dan berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung.
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, perubahan sistem pilkada perlu dikaji secara serius berdasarkan pengalaman panjang pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia. Ia menilai, setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dievaluasi secara objektif.
“Semua memiliki pendapat dan pandangan. Ada yang menilai kelebihannya, ada juga yang menilai kekurangannya,” ujar Prasetyo dalam keterangan yang diterima INDORAYATODAY.COM, Senin (29/12/2025).
Prasetyo menegaskan, pandangan tersebut disampaikannya sebagai pengurus partai, bukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ia menyebut, kajian mengenai sistem demokrasi, khususnya pilkada, telah lama menjadi pembahasan di internal partai.
Menurut Prasetyo, sistem pilkada langsung yang berjalan saat ini tidak terlepas dari berbagai persoalan, sehingga perlu keberanian politik untuk melakukan perubahan apabila dinilai tidak lagi efektif.
“Kami berpendapat memang kita harus berani melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu memiliki banyak sisi negatif,” kata Prasetyo.
Salah satu persoalan utama yang disoroti Gerindra adalah mahalnya ongkos politik dalam kontestasi pilkada langsung. Prasetyo menyebut, biaya besar tidak hanya ditanggung oleh kandidat, tetapi juga oleh negara.
“Kita semua tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, ongkosnya sangat besar. Belum lagi dari sisi negara dalam hal pembiayaannya,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, tingginya biaya politik berpotensi menimbulkan berbagai dampak turunan, mulai dari pragmatisme politik hingga persoalan tata kelola pemerintahan di daerah.
Berdasarkan kajian internal tersebut, Partai Gerindra menyatakan mendorong pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif sistem yang dinilai lebih efisien.
“Kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami terus terang salah satu yang mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme di DPRD,” kata Prasetyo.
Usulan pilkada melalui DPRD menambah daftar panjang perdebatan mengenai arah sistem demokrasi lokal di Indonesia. Pemerintah dan partai politik diharapkan melakukan kajian komprehensif agar setiap perubahan sistem tetap menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas kepemimpinan daerah. ***
Tinggalkan Balasan