INDORAYATODAY.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan respons terkait wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan bahwa pemerintah senantiasa terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi di tanah air.
Menurut Prasetyo, munculnya berbagai pandangan mengenai mekanisme pemilihan merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Pemerintah memandang setiap sistem yang ada memerlukan evaluasi objektif untuk melihat sejauh mana kemanfaatannya bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, pemerintah selalu mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat yang berkembang di masyarakat. Tentu semua punya pandangan masing-masing, ada yang melihat sisi positifnya dan ada yang menyoroti kekurangannya,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, sebagaimana dikutip Selasa (30/12/2025).
Keberanian Melakukan Perubahan Prasetyo menekankan pentingnya keberanian kolektif untuk mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Menurutnya, perubahan sistem bukanlah hal yang tabu jika dalam implementasinya ditemukan dampak negatif yang justru menghambat efektivitas pemerintahan di daerah.
“Kita harus berani melakukan perubahan sistem, apabila ternyata sistem yang dijalankan saat ini memiliki banyak sisi negatif,” tegasnya.
Soroti Ongkos Politik yang Tinggi Salah satu alasan utama yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah adalah tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung. Prasetyo menilai, beban biaya politik yang terlampau mahal tidak hanya membebani figur calon kepala daerah, tetapi juga memberikan tekanan sistemik terhadap integritas politik nasional.
Evaluasi ini diharapkan dapat melahirkan solusi yang lebih efisien dan kredibel, tanpa mengurangi esensi kedaulatan rakyat. Pemerintah berkomitmen agar arah kebijakan demokrasi ke depan tetap mengacu pada upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di tingkat daerah.
Tinggalkan Balasan