INDORAYATODAY.COM — Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat mengonsolidasi jajaran pemerintahan pada awal tahun 2026. Dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di kediaman dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (2/1/2026) malam, Kepala Negara memberikan penugasan khusus kepada sejumlah pejabat kunci guna mengakselerasi program strategis nasional.
Pejabat yang menerima mandat khusus tersebut antara lain Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana dari parlemen.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi adanya arahan langsung tersebut pascapertemuan. “Dalam pertemuan tersebut dibahas laporan Prof. Dasco terkait rekonstruksi dan rehabilitasi tiga provinsi di Sumatra, serta penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta,” ujar Teddy di Jakarta, Jumat malam.
Fokus Rehabilitasi Sumatra Meski rincian tugas khusus tersebut belum diungkap secara detail ke publik, agenda utama pertemuan tersebut kental dengan semangat pemulihan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra. Laporan dari Satgas DPR RI menjadi basis data bagi pemerintah untuk menentukan langkah rekonstruksi yang lebih efektif.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari aksi nyata Presiden Prabowo yang mengawali tahun 2026 dengan meninjau langsung dampak bencana di Aceh Tamiang. Presiden ingin memastikan bahwa koordinasi antara eksekutif dan legislatif berjalan selaras dalam menangani masalah pengungsi dan pembangunan hunian tetap.
Sinergi Lintas Sektoral Dalam upaya pemulihan ini, Presiden Prabowo turut melibatkan kekuatan investasi dan BUMN melalui Danantara. Rapat koordinasi sebelumnya di Aceh telah melibatkan berbagai unsur mulai dari Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Panglima TNI dan Direksi 15 BUMN.
Keterlibatan Menlu Sugiono dalam penugasan khusus ini juga memberikan sinyal adanya potensi kerja sama internasional atau diplomasi bantuan dalam proses rehabilitasi berskala besar tersebut. Pemerintah berkomitmen agar masa rekonstruksi tidak hanya sekadar membangun kembali fisik bangunan, tetapi juga memulihkan roda ekonomi masyarakat yang sempat lumpuh.
Dengan pemberian tugas khusus ini, jajaran Kabinet Merah Putih diharapkan dapat bekerja melampaui rutinitas birokrasi biasa demi merespons kondisi darurat di lapangan secara cepat dan tepat sasaran pada awal tahun 2026 ini.
Tinggalkan Balasan