INDORAYATODAY.COM, KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum harus dilakukan tanpa konflik kepentingan dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut, menurut Prabowo, mutlak diterapkan demi menjaga kepentingan bangsa dan negara.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat berada di Karawang, Jawa Barat, Rabu (07/01/2025). Ia mengaku selama menjabat presiden telah beberapa kali menghadapi upaya suap dan permintaan kepentingan tertentu.
“Aku satu tahun saja jadi Presiden, geleng-geleng kepala juga. Saya berapa kali mau disogok, minta ini, minta itu. Tegakkan peraturan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, saya tidak ikut yang lain-lain,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menceritakan pengalamannya ketika menerima daftar puluhan perusahaan yang melanggar ketentuan dan terancam dicabut izinnya. Namun, ia menegaskan memilih tidak terlibat langsung dalam memeriksa daftar tersebut.
Menurut Prabowo, keputusan itu diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan karena adanya relasi personal maupun politik yang bisa memengaruhi penilaian.
“Saya bilang, saya tidak mau karena ada teman saya di situ. Tidak enak, bisa terpengaruh. Begitu saya lihat, eh ini Gerindra lagi, jadi lebih baik saya tidak mau lihat. Saya tidak mau tahu,” katanya.
Ia menambahkan, dirinya secara sadar tidak membaca daftar tersebut agar proses penindakan berjalan objektif dan tidak bias.
Prabowo menegaskan seluruh proses penindakan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa setiap pelanggaran harus ditindak tegas sesuai hukum tanpa perlakuan khusus terhadap pihak mana pun.
Ia juga mengingatkan bahwa amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan, anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan,” tegas Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan langkah konkret pemerintah dalam menyelamatkan aset negara. Hingga kini, sebanyak 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum telah disita, dan jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah.
“Tahun 2026, kita targetkan menyita tambahan 4 sampai 5 juta hektare lagi. Kita juga sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara,” ujarnya.
Prabowo pun mengajak seluruh menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersatu melawan korupsi. Ia menegaskan komitmennya memastikan setiap rupiah uang rakyat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Uang rakyat harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh satu persen pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden,” kata Prabowo.
Tinggalkan Balasan