INDORAYATODAY.COM — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan komitmen penuh untuk mengembalikan status Indonesia sebagai negara swasembada bawang putih. Fokus utama saat ini diarahkan pada sektor fundamental, yakni penguatan basis pembibitan nasional sebagai fondasi produksi dalam negeri.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah menetapkan bawang putih sebagai salah satu komoditas strategis yang harus segera mandiri secara produksi.
“Kalau mau swasembada, ya harus tanam. Dan kalau mau tanam, harus ada bibit. Jadi sekarang ini kita mulai dari pembibitan,” ujar Sudaryono saat ditemui di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Strategi Penyediaan Bibit Unggul
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa Indonesia secara matematis membutuhkan luas tanam sekitar 100 ribu hektare untuk mencukupi kebutuhan nasional. Namun, target tersebut mustahil tercapai tanpa ketersediaan bibit unggul yang berkelanjutan.
Pemerintah saat ini tengah mengakselerasi fase pembibitan nasional, salah satunya melalui optimalisasi Horti Center di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Kawasan dataran tinggi ini dinilai memiliki aspek agroklimat yang cocok untuk pengembangan varietas bawang putih berkualitas.
“Sekarang fasenya adalah bagaimana kita menyediakan bibit lebih banyak dan lebih baik. Tanpa bibit, program swasembada ini tidak akan berjalan,” tegas pria kelahiran Grobogan, Jawa Tengah tersebut.
Target swasembada bawang putih ini telah masuk dalam peta jalan (roadmap) pembangunan pertanian nasional hingga 2029. Sudaryono optimistis target tersebut realistis, mengingat sejarah mencatat Indonesia pernah mencapai swasembada bawang putih pada tahun 1995.
Menurutnya, Indonesia memiliki kapabilitas teknis dan sains yang mumpuni untuk mengulang kesuksesan tersebut. Tantangan utama yang dihadapi saat ini bukanlah pada keterbatasan teknologi, melainkan konsistensi kebijakan dan keberanian dalam mengeksekusi program di lapangan.
“Ini bukan sulapan. Ini pengalaman yang pernah kita lakukan. Ilmunya kita punya, dan rasanya kita mampu. Kuncinya adalah political will, dan itu sudah sangat jelas ditegaskan oleh Presiden,” imbuhnya.
Langkah kedaulatan pangan ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memberikan efek ekonomi berantai bagi peningkatan kesejahteraan petani di sentra-sentra produksi daerah.
Tinggalkan Balasan