INDORAYATODAY.COM – Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk membentuk “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian guna mengelola Gaza pasca-konflik mendapat hambatan serius dari sekutu Eropanya. Prancis secara resmi menyatakan penolakannya untuk bergabung dalam badan yang digagas oleh Washington tersebut.
Penolakan Paris ini menandai munculnya keretakan diplomatik awal antara visi transaksional pemerintahan Trump dengan komitmen internasional yang dipegang teguh oleh sekutu lama AS di Benua Biru.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak dapat menandatangani piagam Dewan Perdamaian tersebut. Menurut Barrot, draf yang diajukan oleh Amerika Serikat saat ini memiliki cakupan yang terlalu luas dan dianggap melampaui mandat perdamaian yang telah disepakati di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Dalam bentuknya yang sekarang, piagam tersebut tidak kompatibel dengan komitmen internasional Prancis. Kami harus menyatakan penolakan,” ujar Barrot sebagaimana dikutip dari RFI, Selasa (20/1/2026).
Pemerintah Prancis berpandangan bahwa tata kelola di wilayah Gaza seharusnya tetap berada di bawah koridor resolusi PBB. Paris khawatir pembentukan badan baru dengan aturan main mandiri di luar organisasi dunia tersebut justru akan melemahkan sistem tata kelola global yang ada.
Isu sensitif lainnya yang memicu kontroversi adalah model keanggotaan dalam dewan tersebut. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pemerintahan Trump menawarkan keanggotaan berdurasi tiga tahun kepada sejumlah pemimpin dunia.
Namun, poin yang menjadi sorotan adalah adanya syarat bagi negara yang menginginkan “kursi permanen”. Negara peminat dilaporkan harus menyetorkan dana hingga 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp15,8 triliun. Langkah ini memperkuat kesan pendekatan transaksional dalam kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Trump.
Dewan ini nantinya direncanakan bekerja berdampingan dengan pemerintahan teknokrat Palestina selama masa transisi. Di jajaran eksekutif, Trump telah menempatkan sejumlah figur kepercayaan, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, utusan Timur Tengah Steve Witkoff, serta menantu sang presiden, Jared Kushner.
Penolakan Prancis ini diperkirakan akan memicu diskusi lebih lanjut di kalangan negara-negara Uni Eropa terkait sejauh mana mereka akan mendukung skema perdamaian Timur Tengah yang ditawarkan oleh Gedung Putih.
Tinggalkan Balasan