INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Namun, DPR memberi catatan agar tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk skema Bantuan Presiden (Banpres) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso sebagai respons atas paparan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat tertutup di kompleks parlemen, Senin (26/01/2026).
“Secara prinsip kawan-kawan Komisi XIII mendukung anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan kami, saya pikir sebagai tambahan tadi ada rencana untuk penambahan anggaran, berapapun itu kita dukung,” ujar Sugiat.
Meski demikian, Sugiat yang merupakan legislator Partai Gerindra menegaskan adanya catatan penting dari Komisi XIII terkait arah penggunaan tambahan anggaran tersebut.
Menurut dia, alokasi anggaran sebaiknya diarahkan sebesar-besarnya untuk program Bantuan Presiden.
“Tapi ada catatan, kalau bisa nanti usulan tambahan anggaran itu dialokasikan juga sebesar-besarnya untuk skema Bantuan Presiden, karena itu media langsung Presiden ke rakyat,” kata Sugiat.
Sugiat menilai Banpres memiliki peran strategis sebagai jalur langsung pemerintah pusat dalam menjangkau masyarakat. Karena itu, ia berharap program tersebut terus diperkuat melalui dukungan anggaran yang memadai.
Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga berharap dapat dilibatkan dalam pelaksanaan Banpres di lapangan, khususnya dalam aspek pengawasan dan kolaborasi.
“Kita berharap nanti itu juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan Komisi XIII. Semakin banyak, semakin kita dukung,” ujarnya.
Komisi XIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan peran Kemensetneg, sepanjang tambahan anggaran yang diusulkan benar-benar diarahkan untuk program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Fokus pada Banpres dinilai menjadi langkah strategis agar kebijakan Presiden dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat, sekaligus memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran negara. ***
Tinggalkan Balasan