INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari menyoroti pentingnya bimbingan teknis (bimtek) bagi pengurus RW terkait pengelolaan dana Rp300 juta per RW. Hal itu disampaikannya saat Reses Masa Sidang I Tahun 2026 di RT 02 RW 07, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Jumat (30/1/2026).
Yeti mengatakan sebagian pengurus RW masih memiliki kekhawatiran dalam mengelola anggaran tersebut, terutama terkait mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
“Ada kekhawatiran dari pihak RW dalam mengelola anggaran besar tersebut karena terkait laporan pertanggungjawaban,” ujar Yeti.
Menurut dia, latar belakang pendidikan dan pemahaman administrasi yang berbeda membuat tidak semua pengurus RW memahami tata kelola anggaran secara detail. Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan melalui bimtek dan konsultasi yang berkelanjutan.
Ia menegaskan pengurus RW tidak perlu khawatir selama penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Jika belum memahami secara detail, RW bisa berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Depok agar tidak ada ketakutan dalam penggunaan anggaran,” katanya.
Selain membahas pengelolaan dana RW, Yeti juga menyerap sejumlah aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses. Usulan tersebut antara lain pengadaan gerobak motor untuk mendukung kegiatan lingkungan serta perbaikan saluran air guna mengatasi banjir.
Ia menyebut seluruh aspirasi warga akan dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan diselaraskan dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
“Semua usulan akan diproses sesuai sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar setiap program yang diusulkan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat direalisasikan secara bertahap.
Yeti berharap pendampingan bagi pengurus RW dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran sehingga program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dan akuntabel. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal aspirasi warga agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Tinggalkan Balasan