INDORAYATODAY.COM, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy (WTE) di berbagai daerah. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi ancaman tempat pembuangan akhir (TPA) yang diperkirakan akan penuh atau overcapacity pada 2028.

Prabowo menyampaikan, pemerintah memperkirakan hampir seluruh TPA di Indonesia tidak lagi mampu menampung sampah dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Kondisi tersebut menuntut langkah cepat dan terukur agar persoalan sampah tidak berkembang menjadi krisis lingkungan dan kesehatan.

“Masalah bangsa ini sekarang yang juga sangat krusial adalah masalah sampah. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota,” ujar Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Menurut Prabowo, proses groundbreaking puluhan proyek WTE tersebut akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah menargetkan proyek-proyek itu mulai beroperasi sekitar dua tahun setelah pembangunan dimulai.

Nilai investasi yang disiapkan untuk 34 proyek WTE tersebut mencapai hampir 3,5 miliar dollar AS atau setara Rp 58,8 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.800 per dollar AS. Meski membutuhkan pendanaan besar, pemerintah menilai proyek ini penting untuk menjawab persoalan struktural pengelolaan sampah nasional.

Prabowo menyebut, di luar proyek yang dipimpin pemerintah pusat, sejumlah pemerintah daerah mulai menunjukkan inisiatif dalam pengelolaan sampah di tingkat kabupaten dan kota. Berbagai improvisasi yang dilakukan kepala daerah dinilai menjadi modal awal dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

“Saya yakin bahwa kota-kota dan kabupaten sudah juga mulai harus ada. Ini sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman,” kata Prabowo.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Gelar Bazar Rakyat di Monas, 100 Ribu Kupon Sembako Dibagikan

Ia menekankan, penyelesaian persoalan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dinilai krusial agar proyek WTE dapat berjalan seiring dengan kebijakan pengelolaan sampah di daerah.

Namun demikian, Prabowo menegaskan pemerintah pusat tidak akan menunggu apabila penanganan sampah di daerah berjalan lambat dan berlarut-larut.

“Kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” ujarnya.

Pembangunan 34 proyek waste to energy menjadi strategi pemerintah untuk mengatasi ancaman TPA penuh pada 2028. Dengan investasi besar dan keterlibatan pemerintah daerah, proyek ini diharapkan mampu mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi sekaligus solusi lingkungan jangka panjang. ***