INDORAYATODAY.COM – Langkah pemerintah melakukan pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) menuai sorotan tajam. Pasalnya, proses verifikasi ulang tersebut berdampak pada penonaktifan kepesertaan sejumlah warga kurang mampu secara mendadak.
Menanggapi fenomena ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan tekanan kepada instansi terkait agar kendala administratif tidak mengorbankan hak kesehatan rakyat.
Dalam rapat konsultasi lintas sektor, Dasco menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tanpa harus memutus akses layanan medis bagi kelompok rentan. Sebagai bentuk pengawasan legislatif, ia merumuskan tiga strategi utama untuk menjamin perlindungan sosial masyarakat tetap berjalan.
1. Pemberlakuan Masa Transisi Layanan
Solusi pertama yang ditawarkan adalah penetapan “Masa Transisi” bagi seluruh fasilitas kesehatan (faskes). Dasco mendesak agar puskesmas maupun rumah sakit tidak menolak pasien hanya karena status PBI mereka sedang dalam proses verifikasi.
Ia meminta adanya diskresi khusus agar layanan tetap diberikan selama data sedang disinkronkan oleh Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan. “Urusan birokrasi di pusat jangan sampai merugikan warga di tingkat faskes. Pasien yang kartunya nonaktif karena validasi data harus tetap mendapatkan penanganan medis,” tegas Dasco.
2. Gerakan ‘Jemput Bola’ oleh Pemerintah Daerah
Dasco juga menyoroti peran strategis Pemerintah Daerah (Pemda). Ia meminta para gubernur, bupati, hingga wali kota tidak hanya menunggu bola, tetapi aktif melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Keterlambatan arus informasi antara pusat dan daerah seringkali menjadi pemicu warga kehilangan status kepesertaannya.
Melalui perangkat desa dan kelurahan, Dinas Sosial di daerah diharapkan melakukan validasi ulang secara mandiri. Langkah proaktif ini dinilai mampu memangkas alur birokrasi yang panjang, sehingga warga yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi dapat segera diaktifkan kembali statusnya tanpa proses yang berlarut-larut.
3. Sinkronisasi Data secara Real-Time
Strategi ketiga adalah penguatan integrasi data antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Dukcapil. Dasco menekankan pentingnya sistem data yang terhubung secara real-time untuk menghindari ketidaksinkronan identitas peserta.
Selain itu, ia mengusulkan pembentukan kanal pengaduan darurat. Jalur ini berfungsi agar masyarakat yang mengalami kendala mendadak saat di rumah sakit dapat segera ditangani dalam hitungan jam. Kecepatan respons sistem pusat dalam menanggapi verifikasi dari daerah menjadi kunci agar perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin tetap terjaga sesuai amanat konstitusi.
DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses pemutakhiran data ini agar fungsi jaminan sosial tidak terganggu oleh persoalan teknis di lapangan. Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan menjadi solusi permanen dalam menjaga marwah pelayanan publik nasional.
Tinggalkan Balasan