INDORAYATODAY.COM, WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan Board of Peace harus berjalan seiring dalam mendorong perdamaian di Palestina. Pesan tersebut disampaikan dalam sidang DK PBB di New York, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.
Sugiono menilai kedua lembaga memiliki mandat dan jalur berbeda, namun tidak boleh bertentangan. Menurut dia, ketidaksinkronan justru berpotensi melemahkan efektivitas upaya perdamaian di Gaza.
“Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” ujar Sugiono.
Ia menjelaskan pembentukan Board of Peace merupakan mandat Resolusi DK PBB 2803 yang memuat rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza. Resolusi tersebut juga mencakup pembentukan International Stabilization Force (ISF).
Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace akan tetap berlandaskan Piagam PBB dan prinsip multilateralisme.
“Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme,” kata dia.
Sugiono menambahkan Indonesia bersama delapan negara mayoritas Muslim lain di Board of Peace berkomitmen menjaga integritas kerangka perdamaian yang telah disepakati.
Ia berharap forum tersebut tidak hanya berfokus pada pengelolaan krisis, tetapi juga memastikan pemenuhan hak dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Pertemuan perdana tingkat kepala negara anggota Board of Peace dijadwalkan berlangsung di Washington D.C., Kamis (19/2/2026). Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri forum tersebut.
Sebagai anggota Board of Peace sekaligus Presidensi Dewan HAM PBB 2026, Indonesia menegaskan komitmennya mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
Posisi tersebut dinilai membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih sentral dalam diplomasi perdamaian, dengan tetap berpegang pada hukum internasional dan prinsip imparsialitas.
Menlu Sugiono menekankan pentingnya sinergi antara Board of Peace dan DK PBB agar upaya perdamaian Palestina berjalan efektif. Indonesia memastikan keterlibatan dalam forum tersebut tetap berlandaskan Piagam PBB dan multilateralisme.

Tinggalkan Balasan