DEPOK, INDORAYA TODAY – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok bersiap menggelar Musyawarah Kota (Muskot) pada pertengahan tahun 2026. Agenda tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi Kadin Jawa Barat bersama seluruh Kadin kabupaten/kota yang digelar di Hotel Holiday Inn Bandung, Jumat (6/3/2026).
Ketua Kadin Kota Depok, Miftah Sunandar, mengatakan rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus harian Kadin Jawa Barat serta perwakilan dari 27 Kadin kabupaten/kota. Pertemuan itu sekaligus membahas kesiapan daerah dalam melaksanakan Musyawarah Kabupaten atau Musyawarah Kota pada tahun ini.
“Dalam rapat koordinasi tadi (di Bandung), Kadin Jawa Barat mengundang seluruh Kadin kabupaten/kota. Ada 17 daerah yang tahun ini siap melaksanakan Muskab atau Muskot, salah satunya Kadin Kota Depok,” kata Miftah, seusai menghadiri rakor.
Ia menjelaskan, masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan Kadin Kota Depok periode 2021-2026 akan berakhir pada 30 September 2026. Berdasarkan ketentuan organisasi, Musyawarah Kota dapat dilaksanakan paling cepat dua bulan sebelum masa berlaku SK tersebut berakhir.
Karena itu, Kadin Depok menargetkan pelaksanaan Muskot bisa digelar pada Juli 2026. Namun, jadwal tersebut masih bersifat rencana dan menunggu proses persiapan internal organisasi.
“SK Kadin Kota Depok habis tanggal 30 September. Muskot bisa dilaksanakan dua bulan sebelumnya. Mudah-mudahan rencana Musyawarah Kota ini bisa berjalan di bulan Juli,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Kadin Depok akan mulai membentuk panitia pelaksana Muskot pada April 2026. Panitia tersebut nantinya bertugas menyiapkan seluruh tahapan hingga pelaksanaan musyawarah berlangsung.
“Kita akan mulai membentuk panitia di bulan April. Setelah itu baru mematangkan jadwal dan seluruh persiapan Muskot,” jelasnya.
Sebelumnya, Kadin Kota Depok juga telah menggelar konsolidasi kepengurusan bersama sejumlah asosiasi pengusaha di Sekretariat Kadin Depok pada Selasa (3/3/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk memastikan soliditas organisasi menjelang agenda Musyawarah Kota.
Dalam forum itu ditegaskan bahwa tidak ada dualisme kepengurusan di tubuh Kadin Depok. Kepemimpinan organisasi tetap berada di bawah Ketua definitif periode 2021-2026, Miftah Sunandar.
Rapat pleno pengurus juga memutuskan mencabut rekomendasi penunjukan Edmond Johan sebagai pelaksana tugas. Dengan keputusan tersebut, kepengurusan yang sah tetap merujuk pada Surat Keputusan kepengurusan periode 2021-2026.
Ketua Gapensi Kota Depok, Andi, mengatakan penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut membuat situasi organisasi menjadi jelas dan kondusif.
“Setelah pertemuan dengan Ketua Kadin yang definitif periode 2021-2026, yaitu Bapak Miftah, semuanya sudah clear. Dengan penjelasan tadi dan konferensi pers, situasinya menjadi terang,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Apindo Depok, Wahyu Isnaeni. Ia menegaskan pihaknya menerima hasil penjelasan tersebut dan siap menyosialisasikan kepada anggota.
“Hari ini setelah mendapat undangan dan mendengarkan informasi dari Pak Ketua, semuanya sudah jelas. Kami mendukung langkah internal Kadin, termasuk pelaksanaan Muskota,” katanya.
Sementara itu, Ketua Aspekindo Kota Depok, Rudi Malau, berharap konsolidasi tersebut menjadi momentum memperkuat organisasi menjelang Musyawarah Kota.
“Kita berharap ke depan Kadin lebih kondusif. Mari kita bangun bersama Kadin yang lebih baik lagi dan menuju Muskota yang demokratis,” ucapnya.
Melalui konsolidasi tersebut, para asosiasi pengusaha di Depok menegaskan polemik internal organisasi telah selesai. Kepemimpinan Miftah Sunandar dinyatakan sah hingga 2026 dan akan mengawal pelaksanaan Muskot Kadin Depok mendatang.
Tinggalkan Balasan