INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok, Aditya Wiradi Putra, menyoroti aspirasi masyarakat terkait akses pelayanan kesehatan yang disampaikan dalam berbagai kegiatan reses di sejumlah wilayah daerah pemilihan. Salah satu isu yang banyak disampaikan warga berkaitan dengan perubahan skema pelayanan kesehatan daerah yang kini menggunakan pendekatan sistem desil.
Aditya Wiradi Putra menjelaskan bahwa sebelumnya masyarakat merasakan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan melalui pendekatan Universal Health Coverage (UHC).
Dalam skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah cukup dengan menggunakan identitas kependudukan.
Menurutnya, sistem tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas karena proses pelayanan kesehatan dapat diakses dengan lebih cepat dan tanpa hambatan administratif yang rumit.
Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan, Pemerintah Kota Depok kini memperkenalkan pendekatan baru melalui program desil dalam sistem pelayanan sosial.
Aditya menjelaskan bahwa sistem desil merupakan metode pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kategori berdasarkan kondisi ekonomi rumah tangga.
Melalui sistem ini, pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial maupun layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Dalam kebijakan tersebut, prioritas utama diberikan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4.
Meskipun demikian, Fraksi Partai Demokrat DPRD Depok mencatat bahwa sebagian masyarakat masih memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kebijakan tersebut.
Dalam dialog reses yang dilakukan, sejumlah warga mengaku masih membutuhkan informasi yang lebih jelas terkait prosedur pelayanan kesehatan dalam skema baru tersebut.
Fraksi Partai Demokrat menilai keberhasilan program pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemudahan akses serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Depok untuk memperkuat sosialisasi program, melakukan evaluasi implementasi kebijakan, serta memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses secara luas dan merata oleh masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap memperoleh kepastian layanan kesehatan yang cepat, mudah diakses, serta memberikan rasa aman ketika membutuhkan pelayanan medis.
Tinggalkan Balasan