INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah masih mematangkan rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kebijakan tersebut kini menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan resmi.
Tito mengatakan pembahasan kebijakan WFH telah dilakukan oleh sejumlah menteri terkait dalam rapat pada Selasa (24/3/2026). Namun, keputusan final belum diambil karena masih menunggu persetujuan Presiden.
“Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar saja,” ujar Tito di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai penerapan WFH bukan hal baru bagi pemerintah. Pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi acuan bahwa sistem kerja fleksibel dapat berjalan efektif.
“Kemendagri itu 25 persen WFO jalan juga. Jadi bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” kata Tito.
Tito menambahkan, pihaknya akan menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah jika sudah ditetapkan. Ia menegaskan layanan publik yang bersifat esensial harus tetap berjalan normal.
“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, layanan darurat, rumah sakit, kebersihan, harus tetap berjalan,” ujarnya.
Meski demikian, ia belum mengungkap detail teknis, termasuk hari pelaksanaan WFH dalam sepekan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak akan berlaku untuk seluruh sektor pekerjaan. Menurut dia, kebijakan ini hanya diterapkan pada bidang yang memungkinkan kerja jarak jauh.
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu, supaya tidak disalahpahami,” kata Prasetyo.
Ia menjelaskan sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan tidak termasuk dalam kebijakan tersebut karena membutuhkan kehadiran langsung.
Prasetyo menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna untuk meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan.
“Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Rencana penerapan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah menegaskan kebijakan ini akan diterapkan secara selektif dan tetap menjaga layanan publik berjalan optimal. ***
Tinggalkan Balasan