INDORAYATODAY.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mempertegas komitmen pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan internal aparatur sipil negara (ASN). Langkah konkret ini diwujudkan melalui pelaksanaan tes urine mendadak bagi para pejabat dan jajaran pegawai di lingkungan kantor pemerintahan daerah sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap integritas birokrasi.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa upaya memerangi peredaran gelap narkotika harus dimulai dari tubuh pemerintah sendiri. Menurutnya, aparatur negara harus menjadi garda terdepan dalam memberikan keteladanan moral kepada masyarakat sebelum melakukan penindakan secara luas.
“Di saat kita ingin memerangi peredaran narkotika, kita harus memberikan contoh di awal. Langkah ini penting untuk memastikan komitmen yang kita sampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rudy dalam Rapat Koordinasi Penanganan Narkoba di Pendopo Bupati, Cibinong, Kamis (2/4/2026).
Dalam pelaksanaannya, Rudy memilih menjadi pihak pertama yang menjalani pemeriksaan urine sebelum prosedur tersebut diterapkan secara acak kepada seluruh jajaran di kantor-kantor pemerintahan. Langkah ini diambil guna mematahkan stigma bahwa pemeriksaan hanya menyasar staf level bawah, sekaligus menjamin bahwa pimpinan daerah berada dalam garis komitmen yang sama.
Pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah diinstruksikan untuk menyusun jadwal pemeriksaan secara acak dan rahasia. Rudy menekankan pentingnya aspek kejujuran dalam proses pengambilan sampel guna menghindari manipulasi hasil atau sabotase prosedur medis.
“Kita harus memastikan betul-betul, kalau diperiksa tes urine, maka sampelnya pun harus valid dan asli. Integritas dalam proses ini adalah kunci agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik,” tegasnya.
Selain pembersihan internal, langkah preventif ini merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Bogor dalam melindungi generasi muda dari ancaman obat-obatan terlarang. Kabupaten Bogor, sebagai wilayah penyangga ibu kota dengan mobilitas penduduk yang tinggi, dinilai memiliki kerawanan terhadap peredaran gelap narkotika.
Rudy berharap, konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan institusinya dari narkoba dapat memperkuat kepercayaan publik. Dengan birokrasi yang bersih, pemerintah diharapkan memiliki legitimasi kuat untuk mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan dan keluarga, dalam memerangi peredaran narkoba secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bogor.
Tinggalkan Balasan