INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengevaluasi sistem perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian, menyusul rangkaian insiden yang menimpa prajurit TNI dalam misi di Lebanon beberapa waktu terakhir.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan permintaan tersebut setelah sejumlah prajurit Indonesia menjadi korban dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
“Kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di mana pun berada khususnya di UNIFIL ini,” ujar Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).
Ia menegaskan bahwa keselamatan personel menjadi prioritas utama, mengingat tugas mereka adalah menjaga stabilitas di wilayah konflik. “Kita berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita selamat dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka,” kata dia.
Selain itu, Indonesia juga meminta investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Sugiono menilai, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian seharusnya tidak terjadi karena mereka tidak terlibat dalam konflik bersenjata.
“Harus ada jaminan keamanan bagi prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian, bukan menciptakan konflik,” ujarnya.
Desakan tersebut muncul setelah insiden terbaru yang melukai tiga prajurit Indonesia akibat ledakan di fasilitas PBB di wilayah Lebanon selatan pada Jumat (3/4/2026).
Pihak UNIFIL menyebutkan ketiga prajurit langsung dievakuasi ke rumah sakit, dengan dua di antaranya mengalami luka serius. Hingga kini, penyebab ledakan masih dalam proses penyelidikan.
Insiden ini menambah daftar korban dalam misi perdamaian Indonesia di Lebanon. Sebelumnya, satu prajurit dilaporkan gugur akibat serangan pada 29 Maret 2026. Sehari berselang, dua prajurit lainnya juga tewas setelah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.
Dalam keterangan resmi, tiga prajurit yang gugur adalah Mayor Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Kopral Farizal Rhomadon.
Rangkaian peristiwa tersebut terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon selatan, yang ditandai dengan intensitas serangan antara militer Israel dan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Pemerintah Indonesia menilai perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian harus diperkuat. Evaluasi menyeluruh oleh PBB dinilai penting untuk memastikan keselamatan personel di tengah situasi keamanan yang terus memburuk di wilayah misi. ***
Tinggalkan Balasan