DEPOK, INDORAYA TODAY – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi pejabat struktural seperti kepala dinas, camat, hingga lurah yang tetap diwajibkan masuk kantor.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan penerapan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang juga telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Setiap Jumat kita WFH mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat,” kata Supian, di Balai Kota, dikutip Senin (6/4/2026).
Supian mengungkapkan, skema kerja fleksibel yang sebelumnya diterapkan pada Senin kini dialihkan menjadi setiap Jumat. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.
Meski demikian, dia menekankan tidak semua ASN bisa menikmati WFH. Pejabat struktural tetap diwajibkan bekerja dari kantor demi memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kepala dinas, camat, dan lurah tetap masuk. Pelayanan ke masyarakat harus tetap optimal,” tegasnya.
Pemkot Depok saat ini masih merumuskan teknis pelaksanaan WFH melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Supian memastikan, seluruh aturan yang diterapkan akan mengacu penuh pada regulasi pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengawasan kinerja ASN selama WFH berlangsung.
“Iya, pokoknya kita pedomani semua ketentuan yang dibuat pemerintah pusat,” ujarnya.
Diketahui, kebijakan WFH diterapkan pemerintah sebagai bagian dari strategi efisiensi bahan bakar minyak (BBM) dan penghematan energi. Namun di Depok, kebijakan ini dipastikan tidak mengendurkan pelayanan, terutama di level dinas hingga wilayah.
Pemkot Depok menegaskan, keberadaan kepala dinas, camat, dan lurah di kantor tetap menjadi kunci agar roda pelayanan publik terus berjalan stabil, meski sebagian ASN bekerja dari rumah setiap Jumat.
Tinggalkan Balasan