INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pergantian pemerintahan harus dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Hal ini disampaikan dalam taklimat kepada Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa sistem demokrasi telah menyediakan jalur yang sah dan damai untuk melakukan pergantian kekuasaan. Ia menyebut, masyarakat dapat menggunakan Pemilu sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
“Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu melalui mekanisme yang ada, dengan damai, melalui pemilihan umum,” ujar Prabowo.
Ia juga menyinggung praktik pergantian kepemimpinan di Indonesia yang dinilai berlangsung tanpa kekerasan. Menurutnya, sejarah mencatat proses transisi kekuasaan dapat berjalan secara damai melalui mekanisme konstitusional.
Prabowo mencontohkan pergantian sejumlah presiden sebelumnya, seperti Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid yang disebut melalui proses yang tertib.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk tetap percaya pada sistem demokrasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.
Selain menyoroti mekanisme demokrasi, Prabowo juga menanggapi berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintahannya. Ia menganggap kritik tersebut sebagai bentuk pengingat agar pemerintah tetap waspada dalam menjalankan tugas.
“Kalau kita dihujat atau dikritik, anggap itu sebagai peringatan supaya kita waspada,” kata dia.
Di sisi lain, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahannya telah mencatat sejumlah capaian selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Ia menyebut capaian tersebut sebagai prestasi nyata yang dapat diukur.
Namun demikian, ia mengakui kondisi global masih diwarnai ketidakpastian akibat konflik di berbagai belahan dunia. Situasi tersebut, menurutnya, berdampak pada stabilitas banyak negara.
Prabowo menegaskan pentingnya menjaga mekanisme demokrasi melalui Pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan yang sah dan damai. Di tengah kritik dan dinamika global, ia memastikan pemerintah tetap berupaya menjaga arah pembangunan nasional. ***
Tinggalkan Balasan