INDORAYATODAY.COM — Jalur perdagangan energi dunia kembali berada dalam ambang ketidakpastian setelah Iran dilaporkan menutup kembali Selat Hormuz pada Rabu (8/4/2026). Langkah sepihak Teheran ini dilakukan sebagai respons atas eskalasi serangan Israel di Lebanon, sekaligus mengancam kesepakatan gencatan senjata yang baru saja dijalin dengan Amerika Serikat (AS).
Penutupan jalur strategis yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global tersebut memicu ketegangan baru di kawasan Teluk. Gedung Putih merespons keras dengan menuntut pembukaan segera akses selat guna menjaga proses pembicaraan damai tetap berada pada jalurnya.
Ketegangan ini dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai cakupan gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa berakhirnya perang di Lebanon merupakan bagian integral dari kesepakatan. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump secara tegas menyatakan bahwa gencatan senjata tersebut tidak berlaku untuk operasi di wilayah Lebanon.
Kondisi di lapangan semakin memburuk setelah Israel memperluas serangan terhadap kelompok Hizbullah di Beirut. Berdasarkan laporan Al Jazeera, serangan pada Rabu kemarin menjadi hari paling mematikan dengan korban tewas mencapai 254 orang dan ribuan lainnya luka-luka.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menilai kelanjutan pembicaraan damai saat ini menjadi “tidak masuk akal”. Ia menuding Washington telah melanggar syarat-syarat krusial, termasuk adanya dugaan drone AS yang memasuki wilayah udara Iran pasca-gencatan senjata serta penolakan terhadap hak pengayaan uranium Iran.
Selain penutupan selat, pihak Iran juga menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan, mereka memiliki kewenangan untuk memberlakukan biaya transit bagi setiap kapal yang melintas. Hal ini menambah kekhawatiran pelaku pasar global akan lonjakan biaya logistik dan inflasi energi di tengah situasi geopolitik yang kian rapuh.
Hingga saat ini, otoritas resmi Iran belum merilis pernyataan tertulis terkait durasi penutupan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan yang bertindak sebagai mediator terus berupaya meredam situasi dengan menegaskan bahwa kesepakatan damai seharusnya berlaku secara menyeluruh di semua wilayah konflik.
Tinggalkan Balasan