INDORAYATODAY.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat sebanyak 14.000 unit rumah di wilayahnya tidak layak huni. Angka ini menjadi perhatian serius Pemkab, yang kemudian menargetkan penyelesaian perbaikan seluruh rumah tersebut rampung dalam waktu tiga tahun.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan bahwa jumlah 14 ribu rumah yang tidak layak huni tersebut menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga. Oleh karena itu, Pemkab mengambil langkah percepatan.
“Kami mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang layak,” kata Rudy dalam keterangannya, Jumat (26/9/2025).
Melalui APBD Perubahan 2025, Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan sekitar 3.750 unit rumah. Perbaikan ini tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa.
Rudy menambahkan, Pemkab juga menjalin program kolaborasi dengan TNI dan Polri. Bahkan, program dari pemerintah pusat melalui DPR RI tetap terkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan tidak tumpang tindih.
Rudy menegaskan, seluruh data penerima bantuan telah diverifikasi secara mendalam untuk meminimalisir kesalahan sasaran. Ia menilai keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah.
“Di APBD Perubahan nanti, kita akan prioritaskan anggaran untuk program rutilahu (rumah tidak layak huni). Ini bagian dari upaya kami menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” pungkasnya. Perbaikan ini tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga diintegrasikan dengan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Tinggalkan Balasan