DEPOK, INDORAYA TODAY – Asosiasi UMKM Kota Depok menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan Wali Kota Depok untuk menekan angka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga 20 persen melalui penguatan sektor usaha mikro kecil menengah. Langkah ini dilakukan dengan membina pelaku usaha di lapangan, khususnya para pedagang kaki lima yang selama ini belum tersentuh program pemberdayaan.
Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok, Saifullah, menyebut pihaknya telah menindaklanjuti amanat Wali Kota agar asosiasi menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang efektif.
“Pak Wali menargetkan minimal dengan adanya asosiasi UMKM ini, 20 persen data dari DTKS harus turun. Artinya, masyarakat miskin harus berkurang lewat pemberdayaan ekonomi,” ujar Saifullah, dalam Diskusi Publik Indoraya Today Institute bertema “Ekonomi Depok: UMKM, Investasi dan Arah Pembangunan”, di Café Artivator, Pancoran Mas, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, dari sekitar 90 ribu pelaku UMKM di Depok, sebagian besar belum mendapatkan pendampingan menyeluruh. Asosiasi kini berfokus membina pelaku usaha kaki lima agar bisa bertransformasi menjadi wirausaha mandiri. “Yang benar-benar berjuang di lapangan itu pedagang kaki lima. Mereka kami bina, karena sering kali belum terjamah oleh program resmi,” ujar Saifullah.
Ia menyoroti praktik pungutan liar yang masih marak dialami pelaku usaha di beberapa titik, mulai dari kawasan SMPN 4 hingga Balai Rakyat. Asosiasi turun langsung memediasi agar keluhan itu tidak berlarut. “Kami berdialog dengan para pelaku dan aparat terkait untuk meminimalisir pungli. Karena ini menghambat pertumbuhan usaha kecil,” tegasnya.
Selain pembinaan lapangan, Asosiasi UMKM Depok juga aktif membantu sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Hingga saat ini, sebanyak 38 pelaku usaha telah dibina untuk memperoleh sertifikasi halal melalui kerja sama dengan UI Halal Center dan DKUM Kota Depok. Saifullah menilai, pendampingan ini penting karena mulai 17 Oktober 2026, seluruh pelaku UMKM makanan, minuman, dan kosmetik wajib memiliki sertifikat halal.
“Kuota sertifikasi halal di Depok ada seribu. Kami bantu DKUM untuk mencapai target itu. Dari 75 binaan halal reguler, asosiasi sudah menambah 14 pelaku usaha di bidang kuliner yang kini siap bersertifikat,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada pelatihan, Asosiasi UMKM Depok juga mendorong pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas produksi dan kemasan murah agar pelaku usaha kecil mampu bersaing. “UMKM itu bukan superman. Jangan dijejali pelatihan terus tanpa fasilitas nyata. Kami usulkan agar DKUM membuat unit percetakan kemasan murah. Misalnya cukup dengan 50 kemasan, UMKM sudah bisa pesan untuk branding produknya,” paparnya.
Saifullah juga menyoroti kurangnya sinergi antara dinas dengan komunitas pelaku usaha. Menurutnya, asosiasi bukan sekadar objek dari program pemerintah, melainkan mitra strategis. “Asosiasi punya skill, dinas punya anggaran. Harusnya program lahir dari analisa bersama, bukan hanya formalitas kegiatan,” ujarnya menegaskan.
Ia menilai, munculnya peluang pasar baru seperti kerja sama pemasaran produk UMKM di lingkungan Rutan Depok harus dimanfaatkan serius. “Setiap hari ada 60 sampai 100 pengunjung ke Rutan Depok. Itu pasar nyata bagi produk lokal. Tapi pelaku UMKM juga harus siap, dari legalitas hingga kemasannya,” jelas Saifullah.
Di akhir diskusi, Saifullah menekankan bahwa pelaku UMKM Depok harus berani menciptakan pasar sendiri dan tidak bergantung pada event bazar. “Bazar itu tempat promosi, bukan tempat jualan. Yang penting produk dikenal, brand naik. Kalau pasar sudah terbentuk, omzet akan datang dengan sendirinya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan