INDORAYATODAY.COM – Wakil Wali Kota (Wawali) Bogor, Jenal Mutaqin, melaporkan terjadi penurunan signifikan pada angka kemiskinan di wilayahnya dalam dua tahun terakhir. Penurunan tersebut diklaim sebagai hasil dari berbagai intervensi terarah pemerintah daerah.
Berdasarkan data terbaru, Jenal menyebut persentase kemiskinan Kota Bogor telah berkurang dari 6,55 persen pada 2024 menjadi 5,34 persen.
Secara jumlah, warga miskin kini sekitar 60 ribu jiwa, turun drastis dari 99 ribu jiwa yang tercatat pada masa pandemi Covid-19.
“Tahun ini data kemiskinan Bogor, Alhamdulillah, berkurang. Dari 2024 di angka 6,55 persen, sekarang di 5,34 persen. Artinya, dari 2024 ke 2026 sudah berkurang,” kata Jenal usai memimpin rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan (TP2K) Kota Bogor di Balai Kota, Kamis (30/10/2025).
Intervensi Berbasis Data Tunggal
Jenal menjelaskan, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan buah dari intervensi pemerintah daerah di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menuturkan, upaya penanganan kemiskinan akan terus dilanjutkan dengan basis data yang kuat agar intervensi tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BUSDATIN.
“Upaya yang sudah kita lakukan, seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat lewat belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, harus merujuk pada DTSEN. Supaya langkah-langkah kita terekam dalam penurunan angka kemiskinan nasional,” jelasnya.
Dorong Partisipasi Publik
Wawali Jenal Mutaqin juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mendorong masyarakat untuk melaporkan warga miskin yang belum terdata agar segera masuk ke dalam DTSEN.
“Kami butuh partisipasi masyarakat untuk melaporkan warga miskin yang belum masuk DTSEN. Supaya intervensi yang dilakukan by name by address dan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk memastikan setiap program dan bantuan yang disalurkan harus sesuai dengan data resmi yang digunakan pemerintah pusat.
Tinggalkan Balasan