DEPOK, INDORAYA TODAY – Anggota DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana mengevaluasi penyaluran dana hibah untuk pondok pesantren.
Menurut Pradi, evaluasi tersebut penting dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh lembaga yang aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan keagamaan.
“Pesantren adalah pondasi penting dalam membentuk karakter bangsa. Namun, kita juga harus memastikan hibah yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” kata Pradi di Depok, Selasa (29/4/2025).
Pradi menegaskan, evaluasi tidak berarti menghentikan bantuan, melainkan sebagai upaya memastikan proses penyaluran berlangsung secara akuntabel. Beliau juga merujuk pada unggahan Gubernur Dedi di media sosial yang menyebutkan bahwa alokasi hibah pesantren direncanakan kembali dalam APBD Perubahan.
Politikus Partai Gerindra itu menyoroti kecenderungan konsentrasi bantuan yang selama ini banyak difokuskan di wilayah timur Jawa Barat, seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Padahal, jelas Pradi, wilayah lain seperti Depok dan Bekasi juga memiliki pesantren dalam jumlah besar dan santri yang aktif.
“Depok juga bagian dari Jawa Barat. Pesantren di sini aktif, santrinya ribuan, dan punya peran besar dalam membentuk akhlak masyarakat. Sudah semestinya pemerataan dilakukan,” ujar Ketua DPC Gerindra Kota Depok tersebut.
Pradi juga menekankan pentingnya verifikasi terhadap keberadaan pesantren penerima bantuan. Menurutnya, lembaga fiktif yang tidak menjalankan aktivitas nyata harus dicoret dari daftar penerima.
“Kalau ada pesantren bodong, harus ditindak tegas. Jangan beri ruang sedikit pun untuk penyalahgunaan. Ini soal masa depan generasi kita,” ucap Pradi.
Pradi mendorong pemerintah provinsi menggandeng Kementerian Agama dalam proses verifikasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pesantren. “Pengawasan tidak boleh berhenti setelah dana cair. Harus berkelanjutan,” pungkas Pradi.
Tinggalkan Balasan