SURABAYA, INDORAYA TODAY – Pemerintah Kota Bekasi kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan demi pelayanan publik yang lebih baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Harris Bobihoe usai menghadiri Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Grand Ballroom Novotel Samator, Surabaya, Selasa (25/11/2025). Acara itu menjadi ajang evaluasi nasional atas kualitas kebijakan pemerintah daerah di berbagai sektor.
Harris menegaskan bahwa kepemimpinan Kota Bekasi saat ini, di bawah Wali Kota Mas Tri Adhianto dan dirinya sebagai Wakil Wali Kota, berfokus pada penguatan layanan publik sebagai pondasi kesejahteraan warga. Ia memastikan Pemkot Bekasi terus mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Harris menuturkan bahwa Pemkot Bekasi telah membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya tersebut, katanya, diarahkan untuk memastikan warga merasakan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berkualitas.
“Mungkin kali ini belum mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan IKK terunggul namun Kota Bekasi memiliki indeks kualitas kebijakan yang luar biasa, namun ini menjadi penyemangat sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memberikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda tentunya harus lebih diarahkan pada kepentingan publik,” ungkap Wawali Abdul Harris Bobihoe.
Harris berharap ke depan Pemkot Bekasi semakin matang dalam merumuskan kebijakan publik. Bagi dia, substansi kebijakan jauh lebih penting daripada sekadar mengejar penghargaan. Ia menekankan bahwa masyarakat harus menjadi pihak yang paling merasakan dampak positif dari setiap kebijakan pemerintah.
Dengan komitmen tersebut, Harris memastikan Pemkot Bekasi akan terus memperbaiki kualitas tata kelola agar semakin adaptif terhadap kebutuhan warga. Pelayanan publik yang humanis dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat disebutnya sebagai prioritas yang tidak boleh tergeser.
Tinggalkan Balasan