INDORAYATODAY.COM – Penanganan bencana di wilayah Sumatera dinilai terus dilakukan secara masif oleh pemerintah pusat. Namun, di tengah beragam persepsi publik, pakar kebijakan publik menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk menegaskan pembagian peran yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya memastikan bahwa pemerintah pusat bergerak sejak hari pertama bencana terjadi pada 26 November 2025. Penanganan dilakukan secara berskala nasional dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai keterlibatan aktif Seskab dalam menyampaikan progres penanganan bencana menjadi kesempatan penting bagi pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan.
“Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatera yang seolah-olah disebut tidak optimal,” ujar Trubus dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Ia menilai pemerintah pusat terus bergerak, meski dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas penanganan di lapangan.
Trubus membandingkan kondisi penanganan bencana saat ini dengan peristiwa tsunami Aceh 2004. Menurut dia, pada saat itu pemerintah menetapkan status bencana nasional karena keterbatasan kelembagaan dan anggaran.
“Waktu itu BNPB belum terbentuk dan belum ada skema APBD untuk status tanggap darurat. Pilihannya hanya menetapkan bencana nasional,” kata Trubus.
Berbeda dengan kondisi saat ini, ia menilai pemerintah daerah seharusnya sudah memiliki kapasitas yang lebih mandiri dalam menghadapi bencana, baik pada tahap pra-bencana, saat kejadian, maupun pascabencana.
Ia menilai peristiwa di Sumatera menunjukkan masih lemahnya kesiapan sebagian pemerintah daerah. Menurutnya, edukasi, sosialisasi, dan mitigasi bencana seharusnya dilakukan secara berkelanjutan.
“Di Yogyakarta, ketika gunung meletus, warga sudah tahu harus ke mana. Begitu juga di Lumajang saat Semeru meletus,” ujarnya.
Trubus menambahkan, penjelasan detail yang disampaikan Seskab Teddy terkait penanganan bencana Sumatera setidaknya membantu meredam keresahan publik di tengah beragam persepsi yang berkembang.
“Paling tidak menjawab dinamika persepsi publik, karena bencana ini memang menimbulkan banyak tafsir di masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan kerja sama dan energi positif dari seluruh pihak dalam menghadapi bencana. Ia mengajak semua elemen untuk saling mendukung dan menjaga optimisme masyarakat terdampak. ***
Tinggalkan Balasan