INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok menargetkan perolehan enam kursi legislatif pada Pemilu 2029. Target tersebut mulai dipersiapkan melalui penguatan administrasi dan konsolidasi internal partai sejak awal tahapan pemilu belum resmi dimulai.
Target elektoral itu disampaikan seiring kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok ke DPC PPP dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) semester II tahun 2025.
Sekretaris DPC PPP Kota Depok, Ma’mun Pratama, mengatakan kelengkapan administrasi partai menjadi modal awal untuk memperkuat kerja-kerja politik menuju Pemilu 2029.
“Alhamdulillah, dalam proses pemutakhiran data ini PPP Depok tidak mengalami kendala apa pun. Seluruh dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap,” ujar Ma’mun, Rabu (24/12/2025).
Menurut Ma’mun, kepastian administrasi tersebut memungkinkan partai lebih fokus pada konsolidasi struktur dan kaderisasi di seluruh tingkatan organisasi. PPP Depok, kata dia, menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif dibanding pemilu sebelumnya.
“Kami menargetkan enam kursi legislatif pada Pemilu 2029. Target itu akan diiringi dengan penguatan struktur organisasi dan konsolidasi kader di seluruh tingkatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Depok, Mazhab HM, menilai pemutakhiran data partai melalui Sipol bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan awal partai dalam menghadapi kontestasi politik lima tahunan.
“Kegiatan ini bukan sekadar administrasi. Ini bagian dari persiapan awal PPP Depok menuju Pemilu 2029,” ujar Mazhab.
Dalam pertemuan tersebut, KPU Kota Depok juga menyampaikan sejumlah informasi terkait dinamika kepemiluan nasional, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai masa jabatan anggota DPRD dan DPR. Menurut Mazhab, isu tersebut masih dicermati oleh PPP Depok sembari menunggu arahan resmi dari pimpinan pusat.
“Kami masih menunggu perkembangan dan keputusan resmi dari pimpinan pusat terkait putusan MK tersebut,” katanya.
Selain konsolidasi elektoral, PPP Depok juga merencanakan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) pada 2026 sebagai bagian dari penguatan organisasi. Namun, waktu dan lokasi Muscab masih menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat.
Dengan target enam kursi dan kelengkapan administrasi yang telah dipastikan sejak dini, PPP Depok menyatakan kesiapan menghadapi dinamika politik nasional dan menatap Pemilu 2029 dengan langkah yang lebih terukur.
Tinggalkan Balasan