INDORAYATODAY.COM, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur bukan semata untuk pelayanan administrasi. Kebijakan ini diarahkan sebagai instrumen mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di pusat-pusat wilayah baru.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, pembangunan MPP di dua kawasan tersebut dirancang sejalan dengan strategi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bogor. Menurut dia, pelayanan publik yang terintegrasi harus berjalan beriringan dengan pergerakan ekonomi masyarakat.
Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai lebih dari 6 juta jiwa dan wilayah yang luas, Rudy menilai pelayanan yang selama ini terpusat di Cibinong tidak lagi efektif. Selain menimbulkan beban jarak dan waktu bagi masyarakat, pola lama juga membatasi potensi ekonomi wilayah lain.
“Pelayanan harus mendekat ke masyarakat. Warga di wilayah barat dan timur tidak boleh selalu dibebani jarak dan waktu untuk mengurus layanan ke Cibinong,” ujar Rudy, Jumat (02/01/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan MPP tidak hanya akan mengintegrasikan layanan perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan perangkat daerah dalam satu lokasi, tetapi juga menciptakan pusat aktivitas baru. Kehadiran masyarakat yang mengurus layanan diyakini akan mendorong perputaran ekonomi di sekitarnya.
Rudy menyebut, Pemkab Bogor menargetkan pembangunan MPP di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur yang saat ini diproyeksikan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi. Rencana tersebut akan mulai dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor pada 2027.
Menurut Rudy, MPP berpotensi menjadi katalis bagi aktivitas UMKM dan sektor jasa di wilayah sekitar. Konsentrasi layanan publik akan menarik mobilitas masyarakat, membuka peluang usaha, serta memperkuat ekosistem ekonomi lokal.
“Kita ingin pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan. Pemerintah hadir, ekonomi bergerak, masyarakat semakin sejahtera,” kata Rudy.
Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Pemkab Bogor telah lebih dahulu mengoperasikan sejumlah layanan perangkat daerah di ruang publik, termasuk pusat perbelanjaan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk adaptasi birokrasi terhadap pola aktivitas masyarakat yang semakin dinamis.
Rudy menegaskan, konsep MPP ke depan bukan sekadar gedung pelayanan, melainkan ruang publik yang mengintegrasikan fungsi pelayanan, aktivitas sosial, dan ekonomi. Model ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong layanan publik hadir di ruang-ruang yang mudah dijangkau masyarakat.
“Inilah konsep pelayanan publik ke depan. Terintegrasi, cepat, dan dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Dengan menjadikan MPP sebagai bagian dari strategi pengembangan wilayah, Pemkab Bogor menempatkan pelayanan publik sebagai penggerak ekonomi lokal. Melalui MPP di Bogor Barat dan Timur, pemerintah menargetkan layanan yang lebih dekat sekaligus mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di luar Cibinong. ***
Tinggalkan Balasan